Lhokseumawe, Line1News – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin, 21 September 2026, bakda Zuhur.
Aksi dimulai dengan melakukan long march dari Lapangan Hiraq. Di bawah kawalan ketat aparat keamanan, massa berjalan kaki sembari membentangkan sejumlah spanduk tuntutan, salah satunya bertuliskan, “Evaluasi Kinerja Wali Kota Lhokseumawe”.
Setibanya di halaman kantor, para orator langsung berorasi secara bergantian. Mereka menuntut realisasi janji politik Wali Kota Sayuti Abubakar, salah satunya program pengelolaan sampah. Mahasiswa juga mempertanyakan penanganan pascabencana, hingga nasib hak finansial para aparatur negara.
Kedatangan massa disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lhokseumawe, A. Haris, yang hadir didampingi oleh sejumlah kepala dinas terkait. Namun, situasi sempat diwarnai protes lantaran mahasiswa bersikeras menuntut kehadiran fisik Wali Kota Sayuti Abubakar secara langsung.
Koordinator Lapangan, Muhammad Hafizi Agma, dalam orasinya menyuarakan nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mahasiswa mempertanyakan mengapa gaji para PPPK tak kunjung direalisasikan, padahal mayoritas dari mereka menggantungkan hidup sepenuhnya dari pendapatan tersebut.
Bukan hanya itu, program unggulan Wali Kota Lhokseumawe bertajuk “Broh Jeut Keu Peng” (Sampah Jadi Uang) turut dikuliti. Mahasiswa menyayangkan peralatan pengolahan sampah yang sudah tersedia justru belum berjalan maksimal akibat kendala teknis.
“Tapi, kami enggak peduli dengan hal [alasan] itu, karena jangka waktu sudah panjang dari bulan dua sampai September ini masak alasannya itu-itu aja, apakah harus datang BPK dulu baru dijalankan,” kata Hafizi kepada wartawan di lokasi aksi.
Baca Juga: Ketika BPK Tinjau Perkembangan Mesin Pengolah Sampah di Lhokseumawe
[Foto: Fajar Siddik/Line1News]
Selain isu makro, mahasiswa ikut membawa jeritan warga terkait infrastruktur fasilitas umum yang rusak. Mereka mendesak Pemko Lhokseumawe mempercepat perbaikan jembatan penghubung Los Kala dengan Ujong Blang dan lampu jalan kota. Mahasiswa juga menuntut transparansi keuangan Pemko Lhokseumawe.
Mahasiswa sempat melakukan panggilan video (video call) langsung dengan Wali Kota Sayuti Abubakar yang sedang berada di luar daerah. Lewat sambungan telepon tersebut, disepakati agenda pertemuan pada Rabu, 23 September 2026, guna membedah seluruh poin tuntutan mahasiswa.
Aksi yang dikawal oleh ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Lhokseumawe ini akhirnya bubar dengan tertib dan damai sekira pukul 16:00 waktu Aceh.
Penjelasan Pemko Lhokseumawe
[Sekda Lhokseumawe, A. Haris, saat merespons tuntutan mahasiswa Unimal. Foto: Fajar Siddik/Line1News]
Ditemui wartawan usai massa membubarkan diri, Sekda Lhokseumawe, A. Haris, memberikan penjelasan terkait poin-poin yang digugat mahasiswa:
“Gaji PPPK, untuk prosesnya, uangnya sudah ada di RKUD [Rekening Kas Umum Daerah]. Sekarang KUA-PPAS [Perubahan] sudah ke DPRK, nanti tinggal lanjutkan dengan [Rancangan Qanun] APBK-P. Setelah diketuk palu pengesahan APBK-P, kan ada evaluasi di Banda Aceh [oleh Gubernur], seminggu-dua minggu, setelah itu sudah bisa dicairkan,” ujar Haris.
Baca Juga: Pemko Lhokseumawe Usulkan Rp75,56 Miliar untuk Gaji Juli-Desember dan Gaji Ke-13 PPPK
Terkait penanganan dampak bencana alam yang dipertanyakan mahasiswa, Haris menyebutkan progres fisik hunian terus berjalan.
“Menyangkut rehab-rekon (pascabencana), huntara kan sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Dan huntap pun sudah [ada perusahaan] menang tender, akan dibangun mungkin dua minggu lagi, itu di daerah [Desa] Padang Sakti, sudah ada lahan, karena orang ini [penyintas banjir] relokasi, bukan huntap mandiri,” tuturnya.
“Secara keseluruhan penanganan pascabencana [di luar huntap], sudah sekitar 30 persen pekerjaan,” tambahnya.
Sementara untuk polemik program pengelolaan sampah kota, Haris memaparkan bahwa operasional di TPA Alue Lim sebenarnya mulai berjalan secara bertahap.
“Menyangkut program Broeh Jeut Peng, tadi Plt. Kepala DLH sudah menjelaskan bahwa [mesin pengolah sampah] sudah beroperasional, walaupun ada beberapa perlu perbaikan, terutama menyangkut dengan bantalan mesin pencacah di Gedung A. Jadi, kemarin itu ada rusak, sudah diperbaiki. Insya Allah, setelah APBK-P ada anggaran untuk peningkatan operasional mesin-mesin yang ada di TPA itu [Alue Lim],” ujarnya.
“Sekarang ini menurut Plt. Kadis, sudah dipilah [sampah] oleh petugas [di lapangan], jadi sudah dihidupkan mesin-mesin yang lain di gedung-gedung yang lain. Menurut Kadis LH, sekarang sudah operasional, walaupun dilakukan dengan pemilihan [sampah plastik] secara manual,” ucap Haris.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy