Banda Aceh, Line1News – Masa-masa genting penanganan darurat bencana di Aceh resmi berakhir hari ini, Selasa, 28 Juli 2026. Pemerintah Aceh kini mengalihkan seluruh fokus dan energinya untuk memulai babak baru, yaitu fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Langkah besar untuk menata kembali kehidupan warga di Tanah Rencong ini didukung oleh anggaran pusat sebesar Rp58,973 triliun.
Komitmen Pemulihan
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa perubahan status ini merupakan tanda dimulainya pembangunan fisik yang lebih kokoh dan permanen bagi masyarakat yang terdampak.
“Dengan ketersediaan dana dari pusat, dipastikan Rp58,9 triliun kita masuklah ke masa rehab-rekon,” kata Fadhlullah usai Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh, Selasa, 28 Juli 2026.
Peralihan status dari masa transisi darurat ini dipastikan tidak akan memperlambat gerak pemerintah dalam memulihkan wilayah yang terdampak bencana.
“Jadi, rehab-rekon ini bukan berarti daerah-daerah yang terdampak bencana ini telah selesai, tidak. Artinya, dari masa transisi ini kita beralih ke rehab-rekon, semua pembangunan untuk tahap permanen,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini.
Infrastruktur Vital Dibenahi
Fase baru ini akan memprioritaskan pembangunan kembali berbagai fasilitas publik yang rusak, agar roda ekonomi dan aktivitas harian warga bisa segera kembali normal.
“Ada pembangunan-pembangunan jembatan seperti saat ini masih ada Jembatan Kuta Blang, ada sejumlah jembatan Krueng Tingkeum, yang lainnya, itu terus berjalan sampai sempurna masyarakat bisa dilewati,” katanya.
Prioritas Utama: Rumah untuk Warga
Di atas segalanya, aspek kemanusiaan menjadi perhatian paling mendasar dalam rencana besar ini. Pemerintah Aceh menyadari betul pentingnya memberikan tempat bernaung yang layak bagi mereka yang sempat kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan tanah longsor.
Fadhlullah menuturkan bahwa yang paling mendesak saat ini adalah percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
“Jadi, kita pastikan segera Huntap ini bisa berjalan normal. Kemudian infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, juga sawah,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy