Banda Aceh – Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro, mengatakan seluruh pemangku kebijakan di Aceh perlu berupaya meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian di daerah ini. Pasalnya, pertanian menjadi sektor paling besar yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian,” kata Rony dalam acara Aceh Economic Forum yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Aceh Besar, Kamis, dikutip pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Menurut Rony, penting pula pengolahan. Selama ini sebagian besar produk pertanian Aceh masih diolah ke Sumut. Dia mengajak semua pihak untuk mewujudkan agar industri hilirisasi pertanian bisa digencarkan di Aceh.
Baca juga: Begini Kajian Bank Indonesia Soal Potensi Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Rony optimis jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh sudah berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi provinsi ini juga akan terus meningkat.
Dia menyebut pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi suatu daerah sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, seperti angka kemiskinan dan pengangguran.
Penggunaan Produk Aceh
Pelaksana Tugas Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, menegaskan Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan kebijakan berpihak pada rakyat melalui berbagai langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Diwarsyah menyebut sejumlah program dijalankan Pemerintah Aceh untuk dongkrak perekonomian, di antaranya memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan bagi UMKM. Upaya lainnya juga terus diperkuat dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” kata Diwarsyah dalam sambutannya di Aceh Economic Forum itu.
Lihat pula: PON Dongkrak Ekonomi Aceh Triwulan III-2024, Ini Kata Bank Indonesia
Diwarsyah menjelaskan Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023 yang mengatur penggunaan produk Aceh oleh Bupati/Wali Kota, instansi vertikal, SKPA, BUMN/BUMD, dan sektor jasa hospitality.
“Instruksi ini mendorong promosi serta penggunaan produk-produk Aceh dalam berbagai kegiatan kedinasan, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi,” ujar Diwarsyah.
Baca juga: Generasi Muda Aceh Kunci Kebangkitan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Diwarsyah mengatakan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, dunia usaha, dan akademisi, sangatlah diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.
“Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, sinergi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan ini harus mencakup pendampingan bagi usaha kecil, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan,” kata Diwarsyah.
Aceh Economic Forum itu diisi dengan diskusi menampilkan empat narasumber, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Safuadi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin, Kepala BPS Aceh Ahmadriswan, dan Ketua ISEI Aceh Aliasuddin.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy