[Foto] Aksi Bendera Putih di Masjid Raya Aceh, Koalisi Sipil Tuntut Status Bencana Nasional

Bendera Putih: Pengurus Negara Gagal Pulihkan Bencana Ekologis Aceh-Sumatra

Banda Aceh, Line1News – Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menggelar aksi bendera putih di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 14 Agustus 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas apa yang mereka sebut sebagai kegagalan pengurus negara dalam menangani bencana ekologis di wilayah Aceh dan Sumatra.

Dalam aksi tersebut, koordinator lapangan Rahmad Maulidin membacakan tiga poin utama pernyataan sikap koalisi:

* Pemerintah Terkesan Abai: Pemerintah dinilai tidak memprioritaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh-Sumatra. Ketidakjelasan kebijakan ini terlihat sejak awal bencana melanda pada akhir November 2025. Penolakan menetapkan status bencana nasional berdampak pada tidak jelasnya kebijakan rehab-rekon, serta berpengaruh terhadap ketidakpastian kebijakan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.

[Sindiran lewat karikatur bertuliskan “Bencana Sumatra Bukan Prioritas” yang menyoroti ketimpangan fokus anggaran pemerintah di tengah lambatnya pemulihan pascabencana. Foto: Istimewa]

* Bencana Masih Berlangsung: Koalisi menegaskan bahwa bencana ekologis belum berakhir. Dalam sebulan terakhir, banjir masih merendam beberapa daerah di Aceh seperti Gayo Lues, Aceh Utara, dan yang terbaru di Aceh Barat Daya. Kondisi serupa dilaporkan masih terjadi di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

* Klaim Percepatan Dinilai Omong Kosong: Hampir sembilan bulan pascabencana, proses pemulihan berjalan sangat lambat. Pembersihan lumpur tidak maksimal, sungai masih dangkal, serta lahan pertanian warga belum tertangani. Selain itu, masyarakat masih kesulitan air bersih, tinggal di hunian sementara seadanya tanpa kejelasan relokasi, sekolah masih di tenda, dan akses infrastruktur jalan atau jembatan masih darurat.

[Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan “Tetapkan Status Bencana Nasional Aceh Sumatra” sebagai simbol mosi tidak percaya kepada pengurus negara. Foto: Line1News/Fakhrurrazi]

Melihat kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah Aceh-Sumatra. Mereka menuntut percepatan pembangunan fisik dan non-fisik yang didukung oleh transparansi kebijakan anggaran yang jelas.

Mengingat musim hujan akan kembali, ketidakpastian proses rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai akan memperpanjang penderitaan para korban. Koalisi menegaskan bahwa pemulihan sejati bukan sekadar membangun ulang infrastruktur yang rusak, melainkan mengembalikan hak dasar masyarakat untuk hidup aman, layak, dan mendapatkan lingkungan yang sehat.

Koalisi berkomitmen akan terus mengawal proses ini dan memastikan suara para korban di tapak bencana tidak diredam oleh narasi sepihak pemerintah.

[Sejumlah jurnalis mengabadikan aksi bentang spanduk dan pengibaran bendera putih untuk mengawal penanganan krisis ekologis agar tetap transparan. Foto: Line1News/Fakhrurrazi]