Karang Baru – Hampir tiga bulan pascabanjir bandang dan longsor akhir November 2025, di Aceh Tamiang warga harus merogoh koceknya sendiri untuk membersihkan lumpur yang masih mengendap di rumah mereka.
Seperti diungkapkan Fauziah, korban bencana yang rumahnya terendam lumpur setinggi dua meter pascabanjir di Kampung Durian, Kecamatan Rantau.
Fauziah mengaku memakai dana pribadi Rp6 juta untuk mengupah orang membersihkan lumpur di rumahnya.
“Saya membiayai sendiri dengan mengupah orang lain membersihkan rumah dari lumpur banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025,” ujarnya dilansir Antara, Senin, 16 Februari 2026.
Baca juga: Pemkab Aceh Tamiang Anggarkan Rp4,6 Miliar untuk Padat Karya Tunai
Wanita paruh baya tersebut mengatakan rumahnya tenggelam dan tidak terlihat lagi atapnya ketika banjir bandang akhir November 2025.
“Saat selesai banjir, tersisa lumpur dalam rumah dengan ketinggian lebih dari dua meter. Plafon di seluruh bangunan rumah rusak semua,” ujar Fauziah.
Dia mengaku belum mendapatkan bantuan stimulan untuk rumah rusak terdampak bencana hidrometeorologi. Fauziah juga tidak mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima atau tidak.
“Saat ini, kami sekeluarga tinggal menumpang di rumah kerabat. Kami belum dapat kembali karena selain dalam rumah masih tertimbun lumpur, jalan menuju ke rumah juga masih berlumur,” ungkapnya.
Fauziah mengharapkan bantuan pemerintah membersihkan lumpur di permukiman penduduk agar masyarakat dapat segera kembali ke tempat asal.
Baca juga: Warga Terdampak Bencana di Tamiang Direkrut untuk Pembersihan Lumpur
Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah membuat program CFW sebagai bagian dari proses rehab-rekon di Aceh Tamiang. Program ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan dukungan BUMN pelaksana di lapangan.
Menurut Staf Ahli Setdakab Aceh Tamiang Yunus, CFW diharapkan memberi dampak nyata bagi pemulihan wilayah terdampak, khususnya melalui pembersihan saluran yang tertimbun lumpur akibat bencana.
Yunus menjelaskan, tenaga kerja CFW yang direkrut berasal dari desa-desa terdampak bencana dan akan ditempatkan sesuai lokasi pembersihan.
“Tenaga kerja direkrut dari desa yang menjadi lokasi kegiatan pembersihan. Setelah itu, pekerjaan akan dilanjutkan ke kawasan perkantoran,” ujarnya saat membuka rekrutmen tenaga kerja CFW di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa, 3 Februari 2026, dikutip dari laman resmi Pemkab Aceh Tamiang.
Selain CFW, Pemkab Aceh Tamiang juga menyiapkan anggaran Rp4,6 miliar untuk program padat karya tunai (PKT). Program ini melibatkan warga membersihkan lumpur sisa banjir di desa masing-masing.
PKT diterapkan selama 10 hari sejak Jumat, 6 Februari 2026, dengan memberdayakan maksimal 20 warga di setiap desa. Setiap orang memperoleh upah Rp100 ribu per hari.
“Jadi dana BTT yang disiapkan pemerintah daerah senilai Rp9,6 miliar termasuk padat karya tunai. Ada juga di dalamnya sewa alat berat, truk untuk keadaan darurat seperti bencana alam yang sifatnya harus cepat untuk perbaikan infrastruktur rusak,” ujar Plt Kadis PUPR Aceh Tamiang Mix Donald, Jumat, 6 Februari 2026, dilansir Antara.
Sementara itu, kepada Line1.News, seorang relawan asal Lhokseumawe yang diterjunkan ke Aceh Tamiang mengungkapkan proses pembersihan lumpur di desa-desa terdampak banjir memang mulai dilakukan.
Masalahnya, kata relawan tersebut, ketika lumpur-lumpur di lingkungan desa dibersihkan, rumah-rumah warga masih berselemak dan tertimbun lumpur.
Akibatnya, kata dia, lumpur-lumpur dari rumah warga yang mulai dibersihkan sendiri, bertumpuk lagi di depan rumah bahkan badan jalan. Proses ini menurutnya membuat pekerjaan membersihkan lumpur menjadi berulang-ulang.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy