Banda Aceh, Line1.News – Harapan masyarakat Aceh untuk memperkuat fondasi ekonominya mendapat sinyal positif dari Senayan. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan usulan kenaikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen dari plafon DAU nasional adalah langkah yang sangat logis.
Pernyataan ini disampaikan Bob Hasan usai menggelar rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Kamis, 16 April 2026.
Menurut Bob, revisi UUPA merupakan momentum krusial untuk memperkokoh kekhususan Aceh. Ia menilai aspirasi kenaikan dana tersebut lahir dari proses partisipasi bermakna (meaningful participation) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Angka 2,5 persen itu usulan yang menurut kami sangat logis,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut kepada awak media.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Kesejahteraan
Namun, Bob menekankan bahwa revisi UUPA tidak hanya berkutat pada nominal rupiah. Fokus utama dari perubahan regulasi ini adalah bagaimana kekhususan Aceh bisa menyentuh aspek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Ia mengingatkan marwah UUPA berakar dari kesepakatan damai MoU Helsinki. Nilai-nilai sejarah inilah yang harus tetap menjadi kompas dalam proses revisi.
“Perdamaian yang digagas melalui MoU Helsinki ini memiliki dasar, tentunya dasar inilah kita pindahkan menjadi UUPA,” jelas pria yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI ini.
Peluang Dana Otsus Tanpa Batas Waktu
Satu poin yang paling menarik perhatian adalah wacana evaluasi batas waktu dana Otsus. Jika selama ini dipatok hanya berlaku 20 tahun, Baleg DPR RI membuka ruang agar dana bantuan khusus ini bisa berlanjut tanpa batasan waktu tertentu.
“Maka oleh karena itu menjadi alasan 2 persen menjadi 2,5 persen, kemudian dimungkinkan tidak ada batasan waktu lagi. Tetapi harus betul-betul matang sehingga peraturan pelaksana nanti tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan,” tambahnya.
Target Rampung Sebelum Agustus 2026
Terkait target penyelesaian, Bob Hasan mengaku optimis pembahasan revisi UUPA ini akan rampung dalam waktu dekat. Ia membidik regulasi ini sah sebelum Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pada Agustus mendatang.
“Yang pasti tahun ini sudah pasti selesai. Kemungkinan seperti itu (sebelum pidato kenegaraan),” pungkasnya.
Dengan tuntasnya revisi ini, diharapkan Aceh memiliki kepastian hukum dan finansial yang lebih kuat untuk membangun masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy