Dek Fad Minta Pusat Naikkan Nilai Bantuan Rumah Rusak Berat Jadi Rp98 Juta per Unit

Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad meminta Pemerintah Pusat meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi penyintas banjir kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.

Menurutnya besaran bantuan saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh. Ia menyebut nilai Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh.

“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Dek Fad saat rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 25 Desember 2025, dikutip dari Laman Pemerintah Aceh.

Sementara itu, melansir Instagram @sekretariat.kabinet, korban banjir Sumatra disebut mendapatkan bantuan Rp8 juta per KK. Jumlah ini terdiri atas Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi.

Baca juga: Kemensos akan Berikan Jadup Pengungsi Bencana Sumatra Rp10 Ribu Sehari, Warganet: Setara 3 Bungkus Indomie

Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet.

Di luar bantuan tunai itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan pendukung berupa beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300-450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600 ribu.

Selain bantuan bagi warga terdampak dan pengungsi, pemerintah menyiapkan santunan khusus Rp15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat.

Dalam pertemuan juga dibahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan bersamaan. BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, serta BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu yang menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara 120 juta jiwa.

“Seluruh dana santunan tersebut akan langsung dibagikan Kementerian Sosial berdasarkan data & persetujuan dari setiap Bupati / Walikota daerah setempat,” tulis akun tersebut.[]