Banda Aceh – Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Marwan mengapresiasi demonstrasi yang berlangsung kondusif di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin, 1 September 2025.
“Alhamdulillah, kita lihat beberapa hari ini memang di Aceh khususnya kita bisa suasananya aman terkendali,” kata Profesor Marwan di Banda Aceh, Selasa, 2 September 2025.
Menurut Marwan, unjuk rasa merupakan bentuk penyaluran aspirasi dari masyarakat. Aksi yang berlangsung damai menunjukkan kedewasaan masyarakat Aceh dalam berdemokrasi.
“Kita apresiasi itu. Yang penting dalam penyampaian aspirasi ini, kita tetap menjaga suasana kondusif, baik di daerah maupun secara nasional,” ujar Marwan.
Marwan menjelaskan situasi yang aman di Aceh menjadi salah satu faktor untuk memikat wisatawan maupun investor berdatangan ke Tanah Rencong.
“Ini juga menunjukkan bahwa siapapun yang datang ke Aceh ini aman damai. Tentunya untuk mendukung proses pembangunan di Aceh,” ungkap dia.
Baca juga: Demo di Lhokseumawe Berlangsung Damai, Danrem Ali Imran Puji Mahasiswa
Marwan menyebut pihaknya selalu berkomunikasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK agar dalam menyampaikan aspirasi dilaksanakan secara tertib dan damai.
“Jadi, sama-sama kita menjaga Aceh ini agar aman dan damai,” ucap Marwan.
Berikut tuntutan mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung DPRA, dan diteken Ketua DPRA, Zulfadhli, Senin, 1 September 2025:
Kami Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama DPR-RI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan sepakat untuk memenuhi dan mengawal semua tuntutan rakyat Aceh.
Kesepakatan ini adalah untuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak diabaikan;
1. Reformasi total DPR RI dan DPR Aceh, hapus budaya korup. Perbaiki fungsi legislasi dan pengawasan serta tolak wakil rakyat yang anti-demokrasi dan pro-oligarki.
2. Reformasi Polri. Hentikan tindakan represif terhadap massa aksi, tegakkan hukum secara adil profesional. Copot aparat yang terlibat pelanggaran HAM.
3. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia khususnya Aceh.
4. Tolak penambahan Batalyon di Aceh.
5. Evaluasi menyeluruh seluruh tambang di Aceh.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy