Anggota DPR Desak Kemendikdasmen Adil: Guru Swasta dan Tendik Jangan Dianaktirikan!

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Foto: Dok. DPR RI/Mentari

Jakarta, Line1News – Perjuangan meningkatkan kesejahteraan pengajar di Indonesia dinilai belum sepenuhnya merata. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar tidak menutup mata terhadap nasib para guru swasta dan tenaga kependidikan (tendik) yang kerap luput dari perhatian.

Menurut Fikri, kebijakan perbaikan nasib pahlawan tanpa tanda jasa tidak boleh hanya berfokus pada mereka yang mengajar di sekolah negeri.

“Ini guru sudah diperhatikan, tetapi masih di sekolah negeri. Selanjutnya, bagaimana caranya advokasi atau afirmasi pada guru di sekolah swasta,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis pada Selasa, 29 September 2026.

Nasib Penjaga Sekolah dan Administrasi yang Terlupakan

Tak hanya guru swasta, Fikri juga mengetuk hati pemerintah untuk lebih peduli pada kesejahteraan tenaga kependidikan—seperti staf administrasi, pustakawan, hingga penjaga sekolah. Bagaimanapun, roda operasional sekolah tidak akan bisa berjalan tanpa dedikasi mereka.

“Isunya juga guru. Sementara sudah lama kita diskusi tidak hanya guru, tetapi tenaga kependidikan. Dirjennya juga namanya GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan,” tegasnya.

Ruang Kelas Rusak Mengancam Kenyamanan Belajar

Selain urusan isi dompet para pendidik, kondisi tempat belajar anak-anak di sekolah juga sangat memprihatinkan. Fikri memaparkan data pilu sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024). Dari sekitar 1,8 juta ruang kelas di Indonesia, sebanyak 1,3 juta di antaranya dalam kondisi rusak.

Artinya, mayoritas anak-anak Indonesia terpaksa belajar di bawah atap yang tidak prima. Ruang kelas yang benar-benar aman dan layak rupanya tidak sampai setengah juta ruangan.

“Hanya kira-kira 500.000 yang layak, atau tepatnya 466.000,” ungkap politisi Fraksi PKS itu.

Melihat kenyataan ini, ia meminta pengawasan anggaran revitalisasi sekolah diperketat agar bantuan langsung tepat sasaran ke sekolah-sekolah yang nyaris roboh.

Anggaran Rp820 Triliun

Di sisi lain, Fikri menyambut hangat wacana sekolah gratis yang sedang digaungkan. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan agar sekolah swasta pun harus digratiskan oleh negara. Dengan dana pendidikan nasional yang melimpah, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda hak anak bangsa.

“Dengan anggaran pendidikan yang kini mencapai Rp820 triliun, negara sangat mampu merealisasikan amanat tersebut,” katanya.

Sebagai bukti nyata komitmennya terhadap dunia pendidikan, Fikri menyatakan bahwa Fraksi PKS memberikan lampu hijau untuk menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp28 triliun kepada Kemendikdasmen dari pagu awal Rp61,1 triliun.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS setuju Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu Rp61,1 triliun mendapat tambahan Rp28 triliun menjadi Rp89,1 triliun, dengan rincian Rp23 triliun untuk realisasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan Rp5 triliun untuk tambahan revitalisasi sarpras pendidikan,” pungkas Fikri.[]

Baca Juga: Kabar Baik bagi Daerah, Gaji PPPK Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat pada 2027

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy