Forkopimda Aceh Sepakati Enam Langkah Pasca-Kerusuhan HDA ke-21

Banda Aceh, Line1News – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menggelar rapat terkait dinamika kerusuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21, termasuk penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran bendera Bulan Bintang.

Rapat tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh, Minggu, 16 Agustus 2026. Hadir Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Muhibbuththabary, Anggota Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh, Tarmizi M. Daud, dan Kabinda Aceh Brigjen TNI Andrie Patriko Mulia.

Rapat digelar setelah sebelumnya Wakil Gubernur menerima arahan dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk segera membahas akar persoalan serta mencari solusi atas peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya.

“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusuhan yang terjadi di Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Kericuhan pada Sabtu kemarin (15/8), terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Di Masjid Raya, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bulan Bintang.

Sementara di Pendopo Gubernur Aceh yang berada tidak jauh dari masjid, terjadi perusakan lambang negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, serta pengibaran Bendera Bulan Bintang.

Rapat tersebut menyimpulkan sejumlah poin yang kemudian menjadi kesepakatan bersama Forkopimda Aceh. Fadhlullah mengusulkan rapat dilaksanakan secara rutin sebagai ruang koordinasi untuk membahas berbagai persoalan strategis di Aceh.

1. Menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.

2. Mengedepankan sikap menahan diri serta mencegah terjadinya aksi serupa dengan mengutamakan pendekatan persuasif.

3. Memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.

4. Membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan melalui berbagai imbauan.

5. Menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan.

6. Terkait persoalan bendera Bulan Bintang, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum.[]