Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh mendukung rencana Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem menghapus barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU. HMI menilai, kebijakan Mualem itu mempunyai landasan yang kuat untuk didukung.
“Pertama, jika kita melihat historis bagaimana sumber daya alam Aceh yang sangat besar selama ini dieksploitasi pemerintah pusat, namun belum bisa memberikan kesejahteraan utuh bagi masyarakat Aceh. Lalu kenapa untuk membeli bensin saja harus memakai barcode?” ujar Sekretaris Umum HMI Badko Aceh Muhammad Fadli dalam keterangannya dikutip Kamis, 27 Februari 2025.
Selanjutnya, kata Fadli, melihat dari perspektif sosiokultural di Aceh, sangat layak sistem barcode tersebut dihapus.
Baca juga: Pertamina Hormati Rencana Mualem Hapus Barcode BBM, akan Koordinasi dengan Regulator
“Dikarenakan selama ini sering terjadi konflik vertikal dan horizontal di lapangan, baik dengan petugas SPBU atau sesama masyarakat. Ada juga oknum-oknum tertentu yang salah menggunakan barcode tersebut, sehingga mengambil hak masyarakat yang lainnya,” ujarnya.
Sementara dalam pandangan hukum, kata Fadli, Pemerintah Aceh memiliki kekhususan untuk mengatur wilayahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, turunan organik dari Pasal 18b Ayat (1) UUD 1945.
“Maka sudah selayaknya dengan kekhususan tersebut pemerintah pusat bisa memberikan keputusan agar di Aceh tidak diberlakukan sistem barcode di SPBU.” ujarnya.
Baca juga: Ini Respons Wamen ESDM Soal Rencana Mualem Hapus Barcode BBM
Menurut Fadli, Mualem berkomitmen memformulasikan rencana penghapusan barcode itu dalam sebuah kebijakan dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, kata dia, Mualem selaku representatif masyarakat Aceh saat ini, ingin memberikan kebijakan terbaik bagi masyarakat, khususnya kalangan bawah.
Maka, sebut Fadli, seluruh masyarakat harus mendukung penuh kebijakan tersebut karena dampak dan manfaatnya sangat besar bagi rakyat Aceh.
Terlebih lagi, sambungnya, kini masyarakat sangat kecewa dengan skandal megakorupsi di Pertamina terkait dugaan minyak oplosan Pertamax.
“Ini semakin membuat masyarakat menginginkan agar di Aceh barcode di SPBU segera dihapus.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy