Menanti Janji Huntap di Lhokseumawe: Saat Bilik Sempit Huntara Tak Lagi Mampu Menepis Cemas

Lhokseumawe, Line1News – Gurat lelah tak bisa disembunyikan dari wajah-wajah senja di Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Tujuh bulan sudah berlalu sejak para penyintas menempati hunian sementara (huntara) pascabencana hidrometeorologi menggulung ruang hidup mereka pada akhir November 2025 lalu. Namun hingga pertengahan September 2026, ruang tunggu bernama huntara itu masih menjadi satu-satunya tempat bernaung yang tersisa.

Sejak menjejakkan kaki pertama kali pada 16 Februari 2026, para penyintas praktis menggantungkan hidup di bawah atap bantuan pemerintah ini. Dari total 55 unit huntara yang awalnya riuh penuh sesak, kini hanya tersisa sekitar 15 hingga 20 keluarga yang bertahan. Mereka adalah sisa-sisa korban yang benar-benar kehilangan segalanya—tanpa rumah, tanpa biaya untuk sekadar membeli sejengkal tanah baru.

Terjepit di Antara Dinginnya Angin dan Ancaman Penyakit

Menjalani hari di bilik sempit yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini bukanlah perkara mudah. Ruang gerak mereka begitu terbatas. Saat malam tiba, kecemasan kerap menyelimuti seiring hembusan angin kencang yang mengguncang dinding-dinding tipis bangunan, atau bayang-bayang banjir yang sewaktu-waktu bisa kembali menggenang.

[Jamaliah sedang menyapu halaman huntara di Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Selasa, 15 September 2026. Foto: Fajar Siddik/Line1News]

Bagi Jamaliah, perempuan berusia 65 tahun yang hari-harinya kini dihabiskan dengan merawat sisa asa yang ada, hidup di huntara adalah tentang kompromi dengan kepasrahan. Keterbatasan fasilitas membuat tubuh rentanya dan para penyintas lain harus akrab dengan berbagai ancaman kesehatan.

“Yang ada kita sering tepapar penyakit di sini, tapi kita mau ngomong apa tidak ada tempat lain yang layak kita tinggal,” kata Jamaliah saat ditemui pada Selasa, 15 September 2026.

Mempertanyakan Arah dan Kepastian untuk Pulang

Harapan terbesarnya kini tertuju pada janji manis pembangunan hunian tetap (Huntap) yang pernah diembuskan oleh pemerintah. Namun hingga detik ini, janji tersebut bak senyap ditelan waktu; belum ada kejelasan kapan tiang-tiang rumah yang layak itu akan mulai ditancapkan.

Kecemasan Jamaliah dan para tetangganya kian menebal. Status tanah tempat huntara itu berdiri bukanlah milik negara, melainkan lahan milik pribadi. Desas-desus mengenai pengosongan lahan mulai berembus, melempar mereka ke dalam ketidakpastian yang lebih pekat.

“Kita juga dengar-dengar mau dipindahkan, yang ada rumah bisa pulang ke rumah, tapi yang enggak ada rumah lagi kemana perginya? Di mana ditempatkan?” tanya Jamaliah dengan nada getir.

Kini, para penyintas hanya bisa mengetuk pintu hati pemerintah. Mereka tidak menuntut kemewahan, melainkan kepastian. Jika anggaran daerah atau pusat belum mampu merengkuh seluruh korban banjir, mereka berharap pembangunan huntap diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar terlantar dan tidak lagi memiliki tempat untuk pulang.[]