PNA Ganti Nama Jadi Partai Nusantara Aceh, Rahul: ‘Rumah Bersama Memperjuangkan Kepentingan Rakyat’

Teks Alternatif Gambar (Alt-Text): Kepala Kanwil Hukum Aceh Meurah Budiman menyerahkan Surat Keputusan (SK) perubahan nama Partai Nusantara Aceh kepada Ketua Umum periode 2026-2031 Misbahul Munir alias Rahul di Banda Aceh
Penyerahan SK perubahan nama Partai Nusantara Aceh dari Kepala Kanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman kepada Ketua Umum PNA Misbahul Munir. Foto: Dokumen PNA

Banda Aceh, Line1News – Sebuah babak baru yang sarat semangat pembaruan resmi dimulai dalam panggung politik lokal Tanah Rencong. Partai Nanggroe Aceh (PNA) kini bertransformasi dan resmi berganti nama menjadi Partai Nusantara Aceh setelah mengantongi legalitas pengesahan administrasi hukum.

Momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perubahan nama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, kepada Misbahul Munir alias Rahul, yang kini menakhodai PNA sebagai Ketua Umum untuk periode 2026–2031.

Bagi organisasi, penyerahan dokumen hukum tersebut bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sebuah tonggak pergerakan baru hasil Kongres II PNA untuk memulai pengabdian yang lebih inklusif.

Rahul mengungkapkan bahwa perubahan nama ini mengusung misi mendalam untuk menyegarkan kembali komitmen ideologis institusi partai agar semakin dekat dan membumi bersama masyarakat.

“Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami ingin membangun Partai Nusantara Aceh yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat,” kata Rahul, dalam keterangannya, Selasa, 15 September 2026.

Langkah transformasi menggunakan nama Partai Nusantara Aceh ini diharapkan membawa pasokan energi dan harapan baru bagi seluruh kader. Tujuannya adalah memperkokoh kiprah dan kontribusi Aceh di kancah politik nasional, tanpa sedikit pun melupakan akar sejarah serta kekhususan daerah yang selama ini dijaga erat.

Mengawali masa baktinya, Rahul menegaskan bahwa fokus utama kepengurusan baru adalah merajut kembali simpul-simpul kebersamaan melalui konsolidasi organisasi di seluruh pelosok Aceh.

“Konsolidasi menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Rahul.

Lebih lanjut, Rahul mengetuk hati seluruh pengurus, kader, hingga simpatisan di akar rumput untuk menatap perubahan identitas ini sebagai momentum kolektif guna menguatkan solidaritas dan kekompakan internal dalam roda organisasi.

“Kami mengajak seluruh kader untuk melihat perubahan ini sebagai energi baru. Mari kita bersama-sama membangun organisasi yang lebih kuat, demokratis dan modern, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh,” tuturnya.

Di bawah kepemimpinannya, Rahul menjanjikan sebuah era baru kepengurusan yang mengedepankan keterbukaan, profesionalitas, serta sistem pengambilan keputusan yang mendengarkan suara dari bawah.

“Partai Nusantara Aceh harus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader. Kita ingin membangun partai yang modern dalam tata kelola, demokratis dalam pengambilan keputusan, dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, memaparkan bahwa penyerahan dokumen ini sepenuhnya berjalan sesuai dengan koridor serta regulasi hukum yang berlaku terkait perubahan nama institusi partai politik.

“Dengan diterimanya SK tersebut, Partai Nusantara Aceh selanjutnya menjalankan roda organisasi di bawah kepemimpinan Misbahul Munir alias Rahul sebagai Ketua Umum periode 2026–2031,” ucap Meurah Budiman.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy