Legislator Gerindra Kritik Pj Wali Kota Banda Aceh Soal Rencana Mutasi 18 Kadis

Banda Aceh – Legislator Gerindra Ramza Harli kembali mengkritik Penjabat Wali Kota Banda Almuniza Kamal. Kali ini, sasaran kritik Ramza terkait rencana mutasi pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam keterangan tertulis dikutip Line1.News, Minggu, 5 Januari 2025, Ramza awalnya menyebutkan Almuniza tak merespons kritik yang ia sampaikan sebelumnya.

“Malah sekarang Pj wali kota sudah terlalu jauh mengobok-obok tatanan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah ditata kembali dengan baik oleh Ade Surya (Pj wali kota sebelumnya-red),” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh tersebut.

Ramza meminta Almuniza segera menghentikan proses mutasi pejabat eselon dua. Menurut dia, Almuniza sebagai penjabat sementara tak berkepentingan apapun untuk merombak para kepala organisasi perangkat daerah tersebut.

“Apa urgensinya bagi Pj wali kota untuk melakukan uji kompetensi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama terhadap 18 kadis tersebut?” tanya Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh itu.

Baca Juga: Anggota DPRK Banda Aceh Sarankan Pj Wali Kota Jalin Komunikasi dengan Semua Stakeholder

“Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya, yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan wali kota baru dilaksanakan pada bulan Maret ini,” imbuhnya.

Ramza juga meminta Almuniza mendengar berbagai kritikan dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat permohonan dari Pj Wali Kota Banda kepada Kepala Badan Kepegawaian Negera untuk melakukan uji kompetensi tersebut.

“Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, saya rasa pasti ada maksud yang kurang baik dari Almuniza terhadap jalannya pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal,” tuding Ramza.

Baca Juga: Gaji Petugas Pasar Aceh dan Almahirah Menunggak, Diskopukmdag Banda Aceh Cari Solusi

Seharusnya, kata dia, Almuniza menyerahkan saja wewenang pergantian kadis kepada wali kota-wakil wali kota terpilih. “Karena mereka nantinya yang akan menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun lamanya untuk membangun kembali Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Ramza mensinyalir ada upaya mempertahankan 18 kadis. Modusnya, para kadis yang nantinya dimutasi otomatis berstatus pejabat baru saat Illiza-Afdhal dilantik. “Dengan demikian sesuai aturan, para kadis tersebut tidak bisa diganti lagi oleh Illiza-Afdhal sebelum menjabat dua tahun lamanya,” ungkap Ramza.

“Saya heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan wali kota terpilih dalam urusan ini. Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan wali kotanya?”

Baca Juga: Hari Toilet Sedunia, Pemko Banda Aceh Instruksikan Penyedotan Septiktang Sesuai Jadwal

Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini.juga menyarankan Almuniza fokus terhadap program pemerintah yang mendesak dalam mengatasi stunting dan mendukung program makan bergizi gratis yang akan dijalankan Januari ini.

“Bila Almuniza tidak merespon juga terhadap proses mutasi JPT ini, saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.”