Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA memberikan catatan kritis kepada Gubernur-Wakil Gubernur Aceh terkait realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2025.
Koordinator MaTA Alfian dalam keterangan tertulis kepada Line1.News, Rabu, 30 April 2025, menyatakan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada publik penyebab belum berjalannya realisasi anggaran Aceh 2025, sehingga berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi.
Hingga masuk Mei, kata Alfian, rakyat Aceh belum mendapatkan kepastian dan informasi jelas terkait realisasi anggaran 2025.
“Ketergantungan pada APBA sangat kuat terjadi sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. maka realisasi anggaran APBA menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” ujarnya.
Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, tambah dia, perlu segera duduk bersama dengan para kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025.
“Seperti, Dinas Perkim yang belum mengumumkan seribu unit rumah duafa lagi dari dua ribu yang telah diumumkan. Ini kesannya tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal,” ucap Alfian.
Menurutnya, Gubernur dan Wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian yang diharapkan dapat terjadi.
“Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengambil langkah tegas berupa reviu anggaran atas program-program dalam bentuk pokir (pokok pikiran), banyak uang rakyat Aceh dijadikan program kepentingan oknum dan itu jauh dari visi dan misi gubernur,” ujarnya.
Maka, tambah Alfian, peran gubernur dalam melakukan reviu atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandikan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh.
Selain itu, MaTA meminta Gubernur-Wakil Gubernur Aceh segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini.
“Langkah tegas menjadi penting, mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh berkelanjutan, sehingga langkah kepatutan perlu segera mungkin dilakukan serta melahirkan tata kelola yang baik dan kuat.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy