Banda Aceh — Kepala Bea Cukai Aceh Safuadi menyebutkan produksi crude palm oil (CPO) Aceh tembus di angka 1 juta ton per tahun, menurut laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Dari jumlah ini, Aceh berkontribusi 2,41 persen terhadap total produksi CPO nasional.
Produksi CPO sebanyak itu, kata Safuadi, didapatkan dari luas kebun sekira 470 ribu hektare dengan 63 pabrik kelapa sawit (PKS) yang aktif di Aceh. Artinya, kata dia, sawit menjadi tulang punggung ekspor nonmigas Aceh.
Namun, kata Safuadi, di balik geliat industri kelapa sawit Aceh, tersimpan persoalan besar yang selama ini luput dari sorotan: mahalnya ongkos angkut darat dan dampaknya terhadap infrastruktur jalan.
Setiap tahun, kata dia, truk-truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah melintasi jalan-jalan nasional Aceh, membawa beban bukan hanya tonase, tetapi juga kerugian ekonomi yang tak sedikit.
Safuadi menyayangkan karena hanya 70 ribu ton atau sekira tujuh persen sawit yang diekspor via pelabuhan di Aceh, seperti Krueng Geukuh di Aceh Utara dan Calang di Aceh Jaya.
“Sisa lebih kurang 930 ribu ton terpaksa diangkut dengan truk tangki menuju dermaga ekspor di Sumatra Utara,” ungkap Safuadi dalam keterangan tertulisnya dikutip Line1.News, Kamis, 24 April 2025.
Safuadi mengilustrasikan biaya pengiriman CPO via darat ke pelabuhan ekspor di luar Aceh mencapai Rp400 ribu per ton.
Dari 930 ribu ton CPO yang diangkut, jika dibagi 35 ton per truk ada sekitar 26.571 perjalanan truk berat setiap tahun, atau sekitar 742 truk per hari yang melintas di jalanan Aceh.
Beban itu tidak hanya menghantam neraca pengusaha, tapi juga umur jalan.
Dalam setahun, Safuadi memperkirakan lebih dari 26 ribu truk berat harus melintasi jalur darat—atau rata-rata sekitar 700-an truk per hari. Lalu lintas padat dengan muatan ESAL (Equivalent Single Axle Load) tinggi ini mempercepat kerusakan jalan nasional, memaksa pemerintah mempercepat perbaikan atau overlay yang seharusnya belum diperlukan dalam waktu dekat.
Di sisi yang sama, kata dia, sebanyak Rp372 miliar uang logistik “hilang” ke luar Aceh saban tahun.
Namun, kata Safuadi, bila ekspor dilakukan langsung dari pelabuhan Aceh, pengusaha CPO bisa menghemat hingga Rp2,4 miliar untuk setiap kali pengapalan. Dengan asumsi, enam ribu ton CPO per kapal dikalikan Rp400 ribu per ton.
“Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa ratusan miliar dan akan berdampak pada hitungan Dana Bagi Hasil bagi Aceh,” ujarnya.
Pelabuhan Ekspor Representatif
Kajian cepat Kementerian Keuangan sebagai unit pengelola Creative Financing KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dengan dukungan Dinas Perhubungan, memperkirakan investasi sekira Rp700 miliar untuk memodernisasi Krueng Geukuh.
Hal itu mencakup pendalaman alur 9 meter, loading arm, dan tangki 40.000 meter kubik. Dengan throughput fee sekitar Rp55 ribu per ton, kata Safuadi, skema KPBU pengembangan dermaga akan mampu membalikkan modal dalam tujuh hingga delapan tahun.
Bila dermaga ekspor CPO sudah ready, diperkirakan ada penambahan PAD lebih dari Rp40 miliar per tahun dari retribusi bongkar muat. Selain itu, harga tandan buah segar (TBS) di petani bakal naik sekira Rp100–150 per kilogram karena potongan biaya transportasi berkurang,
“Membuka peluang hilirisasi oleokimia dan biodiesel di kawasan pelabuhan,” ujarnya.
Oleokimia adalah ilmu dan industri yang berfokus pada pembuatan dan penggunaan bahan kimia yang berasal dari minyak dan lemak alami.
Menurut Safuadi, pelabuhan ekspor yang dapat dikembangkan dengan skema KPBU bukan hanya Krueng Geukuh tapi juga Pelabuhan Calang, Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Surin Abdya, dan Pelabuhan Singkil.
Tanpa percepatan proyek pengembangan pelabuhan ekspor, kata dia, Aceh akan terus “membayar” Rp372 miliar setahun untuk jarak sekira 600 kilometer—baik jalur timur maupun barat—menuju Sumatra Utara, yang sebetulnya bisa dipangkas ke bibir laut sendiri.
“Angka itu belum menghitung beban APBN untuk pemeliharaan jalan nasional, tersendatnya arus barang, hingga jejak karbon ribuan truk tangki yang saban hari menderu di aspal Aceh,” ujar Safuadi.
Dampak Dermaga Ekspor CPO
Membangun dermaga ekspor CPO, kata dia, bukan semata urusan beton, pipa, dan tangki. “Ini adalah titik balik rantai nilai sawit Aceh, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi simpul logistik dan industri yang mempertebal pundi-pundi daerah. Tanpa pelabuhan, uang kita mengalir keluar. Dengan pelabuhan, nilai tambah mengalir pulang,” ujarnya.
Sebab, kata Safuadi, setiap rupiah yang kini tercecer di jalan berpotensi berubah menjadi harga tandan buah segar yang lebih tinggi di tangan 180 ribu keluarga petani sawit.
Selain itu, pajak daerah dan retribusi yang menghidupi sekolah, puskesmas, dan irigasi desa. Belum lagi Lapangan kerja baru di pergudangan, perkapalan, laboratorium mutu, hingga pabrik biodiesel.
Bahkan, bisa menjadi magnet investasi bagi industri hilir seperti minyak goreng, gliserol, surfaktan yang selama ini bercokol di Dumai, Medan, atau Johor, Malaysia.
“Mari bayangkan Aceh di mana kapal-kapal CPO bersandar di Krueng Geukuh, Calang, Meulaboh, Surin dan Singkil, dimana warga lokal mengoperasikan loading arm, dan kapal tanker bertolak ke Mumbai atau Rotterdam sambil membawa bendera ‘Aceh-Origin Palm Oil’. Bayangkan pula remaja Pidie Jaya, Bireuen, Takengon magang di laboratorium oleokimia modern—bukan lagi merantau bekerja di luar daerah,” papar Safuadi.
Keputusan itu, kata dia, ada di meja para pemimpin daerah hari ini. Setiap bulan tanpa progres berarti puluhan miliar rupiah kembali tergerus di jalan raya.
“Jika Aceh sungguh ingin lepas dari label ‘hanya lumbung bahan mentah’, maka dermaga ekspor CPO adalah pintu gerbangnya. Karena infrastruktur bukan hanya batu dan baja, ia adalah janji masa depan yang jika terlambat diwujudkan akan ditagih oleh anak cucu kita besok.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy