Banda Aceh, Line1News – Pemerintah Aceh akan mempercepat realisasi jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) yang menghubungkan Krueng Geukueh, Aceh Utara dengan Penang, Malaysia. Langkah strategis ini menjadi salah satu program prioritas utama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).
Percepatan proyek konektivitas internasional tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 28 Agustus 2026.
Rapat krusial ini dipimpin Plt. Sekda Aceh Taufik, didampingi Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza. Hadir pula jajaran kepala dinas terkait, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, serta Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang.
T. Faisal memaparkan peta jalan (roadmap) serta langkah-langkah teknis yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah. “Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (Pema) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal, dikutip dari rilis Pemerintah Aceh.
Keunggulan Skema B2B Lewat PT PEMA
Faisal menjelaskan bahwa penunjukan PT Pema sebagai operator didasari oleh pertimbangan fleksibilitas bisnis. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pema memiliki keleluasaan untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha maupun investor melalui skema business-to-business (B2B).
Kendati diserahkan kepada BUMD, Pemerintah Aceh dipastikan akan tetap memegang kendali penuh atas aspek-aspek strategis. Hal ini mencakup regulasi tarif, penentuan jadwal pelayaran, hingga prioritas jenis muatan yang diangkut.
“Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT Pema,” kata Faisal.
Target Jadwal Kerja Terukur
Pemerintah Aceh telah menyusun lini masa yang ketat untuk memastikan program ini berjalan tanpa penundaan:
* 31 Agustus 2026: Batas akhir bagi PT Pema untuk menyerahkan proposal resmi terkait pengadaan kapal (baik skema sewa maupun pembelian).
* 2–3 September 2026: Agenda konsultasi bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tata kelola keuangan daerah dan mekanisme penugasan BUMD.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.
Komitmen Pemerintah
Mengingat urgensi proyek ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus mengawal ketat penyusunan regulasi dan persiapan teknis di lapangan.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Aceh menargetkan sinkronisasi menyeluruh pada semua lini. Mulai dari pemantapan regulasi, kesiapan armada kapal, infrastruktur pelabuhan, integrasi layanan Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina (CIQ), hingga kepastian ketersediaan komoditas muatan. Diharapkan, jalur perdagangan laut internasional Krueng Geukuh-Penang ini dapat segera beroperasi dalam waktu dekat.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy