Banda Aceh – Ketua Komisi I DPRA Teungku Muharuddin menanggapi beredarnya video di media sosial terkait dugaan kekerasan aparat keamanan terhadap warga Aceh yang membawa bantuan ke Aceh Tamiang pada Kamis, 25 Desember 2025. Dia mengecam keras aksi anarkis yang dilakukan prajurit TNI di Aceh Utara terhadap konvoi massa dari Pidie tersebut.
Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap massa yang juga mengibarkan Bendera Bulan Bintang itu bisa memperburuk keadaan dan mengganggu stabilitas keamanan serta perdamaian Aceh.
“Massa itu jelas tujuan mereka hanya ingin membawa bantuan untuk korban bencana di Aceh Tamiang. Selain itu, massa lainnya yang juga menggelar aksi hanya menuntut pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional, dengan harapan penanganan korban bencana bisa dilakukan cepat dan maksimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Desember 2025.
Baca juga: Sesalkan Bentrok di Aceh Utara, Dek Fad Minta TNI-Polri Tak Arogan
Jika aparat keamanan membiarkan saja massa lewat ke Aceh Tamiang mengantar bantuan, tambah dia, tentu mereka akan pulang juga dengan aman dan tertib.
“Kan bukan berarti ketika massa tiba di Aceh Tamiang, lalu Aceh Merdeka? Sekali lagi saya tegaskan massa hanya ingin menolong saudara-saudara mereka yang tertimpa musibah, jadi tidak perlu diadang atau adanya tindakan yang berlebihan,” ungkap Teungku Muhar.
Ia juga menilai pengibaran Bendera Bulan Bintang—yang telah ditetapkan sebagai Bendera Aceh dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh—oleh masyarakat Aceh bukanlah bentuk makar, melainkan hanya ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban menangani bencana Aceh.
Hingga kini, kata Muharuddin, masih ada korban bencana minim mendapatkan bantuan dan wilayah terisolasi. Belum lagi sejumlah wilayah masih tertimbun lumpur dan gelondongan kayu, padahal sudah sebulan bencana.
Baca juga: Pemerintah Aceh Sesalkan Bentrokan Aparat TNI dengan Warga Pembawa Bendera Bintang Bulan
“Jadi rakyat Aceh hanya ingin penanganan bencana Aceh dibantu internasional, seperti tsunami dulu. Ini menyangkut nyawa saudara-saudara kami di lokasi bencana, bukan ada kepentingan lain,” tegasnya.
Politisi Partai Aceh itu menambahkan, seharusnya ekpresi kekecewaan masyarakat ditanggapi pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menenangkan atau secara persuasif.
“Bukan dengan tindakan-tindakan anarkis yang memperburuk keadaan dan mengganggu stabilitas keamanan Aceh, serta mengancam perdamaian Aceh yang telah berjalan 20 tahun ini,” tukasnya.
Penyebutan Bendera Separatis
Muharuddin juga menyayangkan dalam penertiban keamanan massa kemarin, ada pimpinan TNI melontarkan kata-kata menyebut Bendera Aceh merupakan Bendera Separatis.
Menurutnya GAM telah bersedia berdamai sesuai Perjanjian Helsinki dan kembali bergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka tidak pantas, kata dia, jika masih disebut separatis karena akan mencederai makna dari perdamaian RI-GAM.
“Dalam penanganan massa dan penertiban keamanan yang harus dikedepankan itu kepolisian, ini bukan darurat militer yang harus TNI di depan. Apalagi melontarkan kata-kata ‘separatis’ seperti itu, ini salah kaprah,” tegas mantan Juru Bicara GAM Wilayah Pasee tersebut.
Pria yang pernah menjabat sebagai pimpinan DPR Aceh 2014-2018 itu berharap para petinggi aparat keamanan di Aceh memberikan perintah dan pemahaman kepada aparat agar mampu menahan diri dan menghadapi massa secara persuasif di lapangan.
“Yang paling penting kita semua harus menjaga Aceh tetap kondusif, agar keberlangsungan damai Aceh tetap berlangsung. Apalagi di tengah kondisi Aceh tertimpa musibah ini, kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk fokus membantu para korban bencana.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy