Banda Aceh, Line1News – Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Nasional, Tito Karnavian, menyebut pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, di Gedung Serba Guna Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.
“Kita melakukan evaluasi apa yang sudah dicapai selama masa tanggap darurat transisi. Intinya kita sudah kembali kepada normal, tapi belum permanen. Normalnya, normal fungsional,” kata Tito.
Tito mengatakan, pergerakan orang dan barang sudah normal. Jaringan listrik, internet, SPBU juga sudah berjalan serta logistik tidak mengalami kekurangan. “Namun ada yang belum ideal, seperti sekolah ada yang masih di tenda beberapa, ada yang masih di tempat darurat, ada yang menumpang di sekolah lain. Meskipun sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal,” ujarnya.
Tito menjelaskan, dampak bencana yang cukup masif terjadi di Aceh. Tito juga tak menampik dampak bencana juga terjadi di Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Meskipun Aceh sudah kembali kepada fungsi yang normal kehidupan masyarakat, tetapi masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan.
“Masalah perumahan, pendidikan, madrasah, jalan, jembatan, sawah, tambak, dan lain-lain yang perlu kita perbaiki, direhab, rekonstruksi, bila perlu lebih baik lagi. Itu nanti berlanjut sampai tahun 2028 atau 3 tiga tahun,” ungkapnya.
Tito menyebut total anggaran yang disiapkan untuk pemulihan tiga provinsi terdampak bencana sebesar Rp100,1 triliun. Anggaran ini akan dibagi dalam tiga tahapan dan sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
“Yakni sebesar Rp39 triliun, Rp32 triliun, dan Rp28 triliun lebih,” jelas Tito yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tiga provinsi ini juga mendapatkan uang tambahan yaitu Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Tito meminta kepala daerah menggunakan dana ini untuk kepentingan penanganan bencana di daerah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah sudah mengupayakan hibah dari kabupaten/kota yang ada di Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Total dana hibah dari kabupaten/kota di Sumatra Utara Rp260 miliar, dan Rp24 miliar dari kabupaten/kota di Sumatra Barat.
“Totalnya Rp284 miliar untuk beberapa kabupaten/kota yang terdampak berat. Ini kita minta dimanfaatkan dulu sambil [menunggu anggaran] dari kementerian/lembaga untuk tahun ini Rp39 triliun,” tuturnya.
Tito mengatakan, kementerian/lembaga sudah mengusulkan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan berbagai program pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.
“Begitu nanti sudah dicairkan kementerian/lembaga dari Kementerian Keuangan, maka otomatis kita akan bekerja cepat untuk mengeksekusi program-program kegiatan yang jumlahnya 11.512 kegiatan untuk 3 provinsi ini,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy