Takengon, Line1News – Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, bersama Wakil Bupati Muchsin Hasan, memimpin Rapat Rutin Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 di Oproom Setda, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, Haili menegaskan seluruh program pembangunan harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bantu Desa, Hindari Potongan Anggaran
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Bupati adalah percepatan pencairan Dana Desa tahap kedua tahun 2026. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 54 hingga 60 desa yang belum merampungkan dokumen persyaratan.
Bupati meminta para Camat dan dinas terkait untuk tidak tinggal diam, melainkan aktif turun tangan mendampingi aparatur desa. Ia tidak ingin pengalaman pahit tahun 2025 terulang, di mana ratusan desa terhambat mencairkan dana akibat kendala administrasi, bahkan ada yang terkena kebijakan efisiensi (pemotongan anggaran) dari pemerintah pusat.
“Kita melakukan percepatan ini bukan untuk menghukum desa yang terlambat. Justru kita bantu agar tidak ada lagi yang tertinggal. Pengelolaan dana yang baik adalah bukti tanggung jawab kita atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat,” ujar Haili Yoga, dikutip dari rilis.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Ismail, menambahkan bahwa pihaknya terus menggenjot proses ini dan menargetkan seluruh kampung di Aceh Tengah selesai mengajukan pencairan pada akhir Juni ini. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Aceh Tengah juga menyiapkan penghargaan bagi desa dengan tata kelola administrasi dan pengembangan usaha desa terbaik.
Pelayanan Kesehatan Harus Transparan
Di sektor kesehatan, Haili Yoga menginstruksikan RSUD Datu Beru dan seluruh Puskesmas untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.
Masyarakat kini harus dengan mudah mendapatkan akses informasi berkala mengenai jadwal dokter spesialis, ketersediaan obat-obatan, hingga fasilitas vital seperti layanan cuci darah. Keterbukaan ini dinilai penting agar warga tidak lagi kebingungan saat membutuhkan pertolongan medis.
Evaluasi Internal dan Subsidi Tepat Sasaran
Sektor birokrasi dan administrasi juga tidak luput dari pembenahan. Bagian Organisasi Setda diberi waktu 10 hari untuk membantu OPD yang indikator kinerjanya belum selaras berdasarkan evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi. Bupati bahkan akan mengecek langsung kompetensi para pejabat struktural (Sekdis dan Kabid) secara acak untuk memastikan mereka benar-benar menguasai data teknis dan wilayah kerjanya.
Selain itu, menyambut penerapan penuh sistem E-Kinerja pada Juli 2026, kelengkapan Laporan Kinerja Harian (LKH) dan absensi pegawai sejak Januari hingga Juni menjadi syarat mutlak untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama para Camat diminta memperketat validitas data warga. Langkah ini diambil demi memastikan program subsidi daerah, seperti kuota BBM dan gas LPG, benar-benar jatuh ke tangan warga Aceh Tengah yang berhak menerima.
Menutup arahannya, Bupati Haili Yoga juga mengajak seluruh Kepala SKPK untuk mengedukasi pegawai dan menyukseskan gerakan Safari Subuh berjemaah, sebagai bagian dari penguatan karakter dan spiritualitas pelayan masyarakat di Aceh Tengah.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy