Jakarta – Suasana di depan Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak cair pada Jumat, 19 Juni 2026. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yang mengusung narasi “Tritura Kembali” dan “Revolusi Belum Selesai” disambut langsung oleh jajaran elite DPR RI.
Bukan sekadar formalitas menerima berkas tuntutan, Pimpinan DPR memilih gaya dialog terbuka yang humanis: mendengarkan keluh kesah di lapangan, lalu langsung mengangkat telepon seluler untuk menghubungi para menteri dan kepala lembaga di hadapan massa aksi.
Bebaskan Mahasiswa yang Ditahan
Sisi humanis dialog ini terlihat jelas saat Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memaparkan langkah konkret terkait nasib rekan-rekan mahasiswa yang terjerat persoalan hukum pascaaksi demonstrasi. DPR menegaskan komitmennya untuk melindungi hak berpendapat warga negara.
* 16 Mahasiswa Universitas Trisakti: Ketua Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Status tersangka terhadap 16 mahasiswa ditargetkan dapat dicabut dalam waktu satu minggu ke depan.
* 2 Mahasiswa Universitas Mercu Buana: Mahasiswa yang sempat diamankan saat hendak menuju asyar aksi dipastikan akan langsung dibebaskan begitu massa unjuk rasa membubarkan diri secara tertib.
“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa kami komunikasikan langsung dengan pemerintah agar melahirkan kebijakan yang berpihak pada rasa keadilan masyarakat,” ujar Saan Mustopa hangat.
Loudspeaker Politik: Dari BBM Langka hingga Potensi Hemat Rp70 Triliun
Di tengah forum, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan transparansi tingkat tinggi. Ia langsung menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPH Migas guna menyalurkan keluhan mahasiswa mengenai kelangkaan BBM bersubsidi di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, sekaligus mendesak Pertamina menata skema harga yang pro-rakyat.
Tak berhenti di situ, Dasco juga melakukan panggilan telepon langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang didengarkan langsung oleh perwakilan mahasiswa. Fokusnya? Mengawal ketat anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak bocor.
Dari obrolan langsung tersebut, terungkap sejumlah fakta efisiensi yang krusial:
* Penutupan Dapur Tidak Optimal: Dapur MBG yang kelebihan kapasitas dan berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan diperintahkan untuk ditertibkan.
* Libur Operasional: Penghentian operasional dapur pada hari libur sekolah berhasil memangkas anggaran yang tidak perlu.
* Proyeksi Penyelamatan Uang Negara: Langkah efisiensi yang berjalan sejauh ini telah menyelamatkan Rp46 triliun, dan diproyeksikan mampu mencapai Rp70 triliun di akhir tahun.
Dialog Tanpa Barikade: Komitmen Menjaga Stabilitas
DPR RI meyakini bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, namun dialog adalah jalan keluar terbaik untuk mencegah eskalasi yang merugikan publik. Isu-isu makro seperti evaluasi program pemerintah, nasib guru honorer, pembahasan RUU Polri, hingga penguatan supremasi sipil dipastikan masuk dalam meja koordinasi lintas kementerian.
Forum penyerapan aspirasi yang berlangsung tertib ini dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad (Korpolkam) dan Saan Mustopa (Korinbang). Turut mendampingi pimpinan komisi hukum, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, serta Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Sementara dari kubu mahasiswa, hadir perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai daerah, bersama aliansi mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Dian Nusantara.
Apresiasi tinggi diberikan DPR kepada para mahasiswa yang mampu menjaga jalannya aksi dengan kepala dingin. Melalui ruang dengar yang inklusif ini, Senayan membuktikan bahwa suara dari jalanan bisa langsung menembus ruang telepon para pengambil kebijakan secara real-time.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy