Banda Aceh, Line1News – Sektor pertanian adalah urat nadi kehidupan masyarakat Aceh Besar. Namun kini, ribuan petani di sana harus menghadapi ujian berat akibat fasilitas pengairan yang rusak dihantam bencana, disusul ancaman kekeringan yang mulai membayangi persawahan mereka.
Kondisi memprihatinkan ini menyuarakan desakan kuat dari Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram). Ia meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih nyata terhadap pemulihan sektor pertanian di wilayahnya, terutama untuk perbaikan jaringan irigasi dan lahan persawahan yang terdampak.
Harapan tersebut disampaikan Syech Muharram di tengah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026. Forum yang membahas penanganan sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai ini berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut Syech Muharram, cara pandang dalam melihat dampak bencana di Aceh Besar perlu diubah. Meski bencana di wilayahnya tidak sampai meruntuhkan pemukiman warga secara masif, dampak yang kasat mata justru menyerang jantung penghidupan petani, yaitu hancurnya fasilitas pendukung pertanian.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Muharram, dikutip dari rilis Pemkab Aceh Besar pada Minggu (9/8).
Jeritan Petani dan Ancaman Kekeringan
Kerusakan ini menjadi alarm bahaya bagi ketahanan pangan daerah. Aceh Besar merupakan salah satu lumbung padi dengan luas lahan pertanian produktif mencapai 22.000 hektare (Ha). Dari luasan tersebut, sekitar 55 persen mengandalkan jaringan irigasi, sedangkan 45 persen sisanya adalah sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada cuaca.
Ketika sistem pengairan ini terganggu atau rusak, dampaknya langsung memukul produktivitas petani. Situasi kian pelik karena saat ini wilayah Aceh Besar justru sedang dihadapkan pada ancaman kemarau panjang.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Tercatat, lebih dari 2.000 Ha lahan persawahan yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan kini mulai meranggas kekurangan air. Demi menyelamatkan tanaman padi milik warga, Pemkab Aceh Besar bergerak cepat memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I untuk menyuplai air ke sawah-sawah.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” ungkapnya.
Dihantam Angin Kencang
Beban masyarakat tidak berhenti di situ. Selain kekeringan, Pemkab Aceh Besar juga tengah bersiaga menghadapi bencana angin kencang. Hingga Kamis (6/8/2026), tercatat ada 20 kasus pohon tumbang yang memutus akses jalan, merusak jaringan listrik, hingga menerbangkan atap rumah warga serta sejumlah bangunan dayah di Aceh Besar.
Ironi Harga Semen
Di tengah jeratan bencana tersebut, Syech Muharram membeberkan ironi lain yang dirasakan langsung oleh warganya yang ingin bangkit, yaitu melambungnya harga semen yang menembus Rp120.000 per sak. Angka ini dinilai sangat mencekik masyarakat yang sedang berusaha memperbaiki rumah dan fasilitas yang rusak.
Ia mempertanyakan kebijakan distribusi ini, mengingat semen tersebut diproduksi langsung dari bumi Aceh. Ironisnya, harga jual di tanah sendiri justru jauh lebih mahal ketimbang di provinsi tetangga.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegas Muharram dengan nada kecewa.
Baca Juga: Laju Rehab-Rekon Meningkat, Pemerintah Siapkan Strategi Pasokan Semen ke Aceh dari Luar Daerah
Ia mengetuk hati pemerintah pusat agar memberikan dukungan anggaran yang proporsional demi menyelamatkan masa depan pertanian dan sistem pengairan di Aceh Besar.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.
FGD ini dipandu oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Safrizal ZA. Ia mengamini keresahan tersebut dan menekankan pentingnya keterpaduan gerak antarinstansi agar penanganan di lapangan tidak berjalan lambat.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” ucap Safrizal.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy