Meulaboh, Line1News – Kebijakan anggaran bukan sekadar angka dan dokumen formal, melainkan arah penentu kesejahteraan masyarakat. Semangat inilah yang dibawa Bupati Aceh Barat, Tarmizi, saat menghadiri rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027 di ruang sidang utama kantor DPRK setempat, Jumat, 7 Agustus 2026.
Bagi Tarmizi, penyusunan KUA-PPAS ini mengemban misi besar untuk masa depan daerah. Ia menjelaskan bahwa proses ini bukan sekadar rutinitas administratif dalam memenuhi tahapan pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, dokumen ini merupakan kompas kebijakan yang menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, hingga langkah strategis pemerintah dalam merespons langsung kebutuhan warga pada tahun 2027.
“Pada tahun 2027 kita akan dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, Pemda dituntut semakin cermat dalam mengelola kemampuan fiskal yang dimiliki,” kata Tarmizi, dikutip dari rilis Pemkab Aceh Barat pada Minggu (9/8).
Menyikapi tantangan nyata tersebut, Tarmizi menegaskan setiap rupiah dalam kebijakan anggaran harus direncanakan dengan matang. Alokasinya wajib bertumpu pada skala prioritas yang jelas, mengedepankan prinsip efisiensi, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski tantangan di depan mata tidak mudah, Tarmizi menaruh harapan besar pada kolaborasi antarlembaga. “Kami optimis dengan sinergitas yang terbangun antara eksekutif, legislatif serta jajaran Forkopimda, berbagai tantangan pembangunan ke depan dapat kita selesaikan bersama-sama,” tuturnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, rancangan KUA-PPAS TA 2027 disepakati dengan rincian postur anggaran:
* Pendapatan Daerah: Rp1.212.191.536.706
* Belanja Daerah: Rp1.248.731.477.651
* Pembiayaan Daerah: Rp36.539.940.945
Tarmizi berharap kesepahaman yang telah diukir bersama dalam proses pembahasan ini bisa menjadi fondasi kokoh untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan rancangan APBK tahun 2027.
“Sinergitas antara eksekutif dengan legislatif harus terus kita jaga sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Tarmizi.
Ia sangat berharap kesepakatan yang dirumuskan ini benar-benar menjadi pijakan kuat untuk melahirkan APBK 2027 yang berkualitas. Anggaran tersebut kelak harus mampu menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung sekaligus mempercepat terwujudnya Aceh Barat yang lebih maju dan sejahtera.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy