Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksikan bupati dan wali kota siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Imbauan ini menindaklanjuti surat Mendagri Tito Karnavian pada 18 November 2025 perihal serupa.
Dalam surat itu, Tito meminta bupati dan wali kota segera memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, rekayasa cuaca.
Mereka juga diminta mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengantisipasi bencana terutama di kawasan rawan.
Selain itu, bupati dan wali kota diinstruksikan melakukan edukasi dan simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan respons masyarakat terhadap bencana dan menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan mengurangi risiko maupun dampak bencana hidrometeorologi.
“Mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan kebencanaan dan unsur masyarakat lainnya serta mempublikasikan melalui media elektronik dan cetak,” bunyi instruksi selanjutnya dikutip dari Laman Pemerintah Aceh, Jumat, 21 November 2025.
Bupati dan wali kota juga diminta mengendalikan operasi dan penyiapan logistik serta peralatan yang memadai untuk mendukung layanan penanggulangan bencana.
“Segera melakukan pemantauan dan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, rob dan tanah longsor. Apabila terjadi bencana, segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban, dan kerugian serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.”
Para camat juga diminta berperan optimal melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Tito menyebut, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan kepada Mendagri cq Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Sementara bupati dan wali kota melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy