Idi – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyalurkan bantuan penanganan korban banjir di Aceh Timur total Rp100.975.850.000.
Penyerahan secara simbolis digelar di Pendopo Bupati Aceh Timur, Senin, 16 Maret 2026, disaksikan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah.
Bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu terdiri atas bantuan stimulan sosial ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000, bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000, bantuan isi hunian untuk 7.643 KK Rp22.929.000.000, serta bantuan santunan ahli waris bagi 60 jiwa Rp900 juta.
Ada pula bantuan santunan luka berat bagi 2 jiwa dengan nominal Rp10 juta.
“Untuk yang meninggal dunia, dukungan sebesar Rp15 juta, luka-luka berat Rp5 juta. Setelah itu ada dukungan untuk membeli isian rumah, untuk keperluan dapur maupun perabotan-perabotan rumah tangga, sebesar Rp3 juta per keluarga. Setelah itu dukungan BSSE, Rp5 juta per keluarga, terakhir jadup selama tiga bulan kepada masing-masing (individu) terdampak,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis.
Total bantuan untuk seluruh Provinsi Aceh sebesar Rp585.444.850.000 bagi 45.416 KK atau 164.531 jiwa. Adapun nominal bantuan bencana untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebesar Rp878.681.800.000.
“Intinya untuk tiga provinsi (terdampak bencana) ini sungguh-sungguh mendapatkan atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden membentuk Satgas khusus yang diketuai Mendagri guna mengoordinasikan seluruh bantuan dan dukungan yang diberikan pemerintah mengingat dampak bencana sangat luas dan besar dan mengerahkan seluruh sumber daya dengan harapan penanganan bisa berjalan dengan baik,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul berharap seluruh bantuan tepat sasaran sehingga masyarakat menerima sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kedua tepat jumlah, jadi tidak dikurangi biaya pengiriman (karena) biaya untuk penyaluran bantuan telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga kita harapkan jumlah bantuannya benar-benar tepat (dan) benar-benar digunakan dengan baik oleh penerima manfaat,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Data penerima manfaat diawali dari data awal BNPB, kemudian disusun secara by name by address oleh kepala daerah yang dikuatkan pihak Polres dan Kejaksaan Tinggi setempat.
Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Satgas PRR dan dipadankan dengan data kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum ditetapkan sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Setelah melalui proses itu ditandatangani oleh Pak Mendagri maka itu menjadi data yang terverifikasi. Data inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk menyalurkan (bantuan),” ucapnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan secepat mungkin sehingga ditargetkan sebelum Lebaran warga terdampak sudah menerima bantuan.
“Proses salur (bantuan) sekarang ini adalah Rp713 miliar lebih. Sementara data yang terverifikasi kebutuhannya Rp878 miliar, sehingga sekarang masih proses di Kemenkeu Rp127 miliar lebih. Mudah-mudahan sebelum lebaran masih bisa disalurkan sisanya,” kata Gus Ipul.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Mendagri Tito menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tidak hanya bertujuan meringankan beban terdampak bencana, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.
“(Bantuan ini) kita harapkan selain dapat membantu yang kedua dapat juga membantu pemulihan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang berdampak terutama di Aceh itu pertumbuhan ekonominya melambat. Aceh bahkan (pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025) minus 1,6. Ini harus banyak upaya termasuk memperkuat daya beli masyarakat,” kata Tito.
Tambahan TKD
Menurut Tito, daerah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut juga akan diberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun sebagai upaya mempercepat pemulihan infrastruktur.
“Rp1,6 triliun itu ada di Aceh kemudian Rp6 triliun lebih di Sumatra Utara dan Rp2 triliun lebih di Sumatra Barat diberikan pada bulan Februari, Maret, dan terakhir April,” ujar Tito.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran berulangkali sejumlah pejabat pemerintah pusat menunjukkan keseriusan negara dalam membantu masyarakat Aceh Timur.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy