LBH Medan Kecam Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Soal Kasus TNI Serang Warga

warga deli tua
Ratusan warga Sibiru-biru membawa jenazah Raden Barus dengan ambulans Batalyon Armed untuk minta pertanggungjawaban TNI, Sabtu (9/11/2024). Namun sebelum sampai ke markas Batalyon Armed, sejumlah truk TNI mengadang ratusan masyarakat dan mobil ambulans yang membawa jenazah Raden Barus. Warga akhirnya berorasi minta pertanggungjawaban TNI atas meninggalnya korban. Foto: Beritasatu.com/Panji Satrio

Medan – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, mengecam pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait kasus anggota TNI menyerang warga.

“Iya [kita kecam], Ahmad Sahroni tidak berprespektif korban dan cenderung menyalahkan masyarakat dalam tragedi ini,” ujar Irvan Saputra dalam keterangannya, Sabtu dikutip Minggu, 17 November 2024, dari detik.com.

Sebagai wakil rakyat, kata Irvan, seharusnya Sahroni memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengecam aksi para anggota TNI yang melakukan penyerangan. Namun, kata Irvan, Sahroni malah menyalahkan masyarakat dan menormalisasikan tindakan para anggota TNI tersebut.

“Seharusnya sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak rakyat, Ahmad Sahroni turut berduka atas kejadian yang menimpa para korban dan warga, bukan malah sebaliknya. Pernyataan Ahmad Sahroni seakan-akan menormalisasi keadaan dan layaknya pengacara terduga pelaku anggota TNI yang saat ini sedang diperiksa di Pomdam I/BB (Bukit Barisan),” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat pula, kata Irvan, Sahroni harusnya mengecam tragedi tersebut. “Karena apapun alasannya tidak ada satupun aturan hukum di Republik Indonesia ini yang membenarkan menghilangkan nyawa orang tanpa proses hukum,” sambung Irvan.

LBH Medan meminta Sahroni turun langsung ke lokasi kejadian dan mendapatkan informasi yang utuh, bukan hanya dari TNI. Dengan begitu, kata Irvan, Sahroni dapat mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi.

“Bukan malah menyimpulkan jika seakan-akan warga yang salah dan tidak mau diimbau. Oleh karena itu, LBH Medan menilai pernyataan Ahmad Sahroni telah melukai hati masyarakat karena tidak mengetahui faktanya secara utuh tetapi menyimpulkan seakan-akan warga yang salah.”

Baca Juga: Puluhan Prajurit Armed Kilap Sumagan Serang Warga Desa di Deli Serdang, 1 Orang Tewas

Sebanyak 45 prajurit TNI menyerang warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat, 8 November 2024, jelang tengah malam. Dalam peristiwa itu, seorang warga bernama Raden Barus, 60 tahun, tewas akibat dugaan penganiayaan. Sementara beberapa orang lainnya luka-luka.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut penyerangan itu awalnya dipicu saat anggota TNI menegur anggota geng motor yang melintas.

Terkait peristiwa itu, Sahroni meminta warga jangan semena-mena jika diingatkan aparat untuk tidak melakukan hal yang mengganggu keamanan masyarakat.

“Kan gini, rakyat kita ini kadang arogansinya muncul karena apa, narkoba, minum. Yang disalahin sekarang ini ya kebanyakan TNI, polisi dan para pejabatnya. Tapi kita kan nggak tahu, rakyat itu melakukan sesuatu merugikan siapa,” ujar politikus NasDem itu saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, Jumat, 15 November 2024.

“Diimbau, tapi nggak merasa dia salah, akhirnya melakukan sesuatu. Jadi, rakyat juga jangan semena-mena, nggak boleh, tapi kalau dilakukan semena-mena nggak mau,” sambung Anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil 3 Jakarta ini.

Sahroni mengatakan persepsi yang terbangun di publik seolah-olah TNI menganiaya dan menzolimi masyarakat. Namun, kata Sahroni, rakyat juga terkadang melakukan tindakan yang tidak baik dan berlaga seperti preman.

“Seolah-olah institusi menganiaya, menzalimi, padahal sebaliknya, rakyatnya kadang nggak sepaham dan nggak ngerti, sok-sokan, arogan, sok kuat, sok preman, makanya dibikin premanisme balik dia (warga) kewalahan. Nah, itu terkadang kita butuh informasi yang tepat dari TNI-nya tadi.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy