Banda Aceh, Line1News – Pemerintah Aceh bergerak cepat memastikan proyek raksasa Blok Andaman membawa dampak nyata bagi isi dompet dan kesejahteraan masyarakat lokal. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menginstruksikan jajarannya untuk segera merampungkan draf revisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Langkah ini diambil agar pengelolaan gas bumi di sana tidak terisolasi di tengah laut, melainkan dibawa ke darat demi membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi pemuda Aceh. Kepastian instruksi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun. “Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi, kita segera menyiapkannya,” ujar Nasir di Banda Aceh, Minggu, 21 Juni 2026, dikutip dari rilis.
Melibatkan Suara Rakyat
Nasir menjelaskan bahwa draf revisi ini akan langsung dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Selasa (23/6/2026). Mualem menegaskan pembahasan ini tidak boleh dilakukan di balik meja saja, melainkan wajib melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Pak Gubernur memberi arahan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan berbagai pihak, sehingga dapat menjadi representasi dan menyuarakan harapan masyarakat Aceh,” ungkap Nasir.
Baca Juga: Mualem Dorong Pengolahan Gas Blok Andaman di Darat, SKK Migas Siap Akomodasi Revisi PoD
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan hangat antara Mualem dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta pada Rabu malam (10/6/2026) lalu. Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas menyambut baik dan membuka pintu bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan penyesuaian demi kebaikan daerah.
Dukung Investasi untuk Tekan Kemiskinan
Nasir juga meluruskan anggapan keliru yang mungkin muncul. Ia menegaskan Mualem sama sekali tidak menolak proyek Lapangan Gas Tengkulo maupun Mubadala Energy sebagai investornya. Sebaliknya, Aceh sangat ramah terhadap investasi.
“Pemerintah Aceh mendukung penuh iklim investasi yang positif. Pak Gubernur berpandangan bahwa investasi adalah kunci utama untuk menggerakkan ekonomi warga, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran,” jelas Nasir. Komitmen ini juga menjadi pilar utama dalam visi-misi pasangan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Dek Fadh.
Mengapa Harus Dibawa ke Darat?
Titik krusial yang ingin diubah oleh Mualem adalah metode pengolahan gas. Berdasarkan PoD yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026 lalu, produksi gas rencananya akan diolah di atas kapal terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) di tengah laut lepas, baru kemudian dialirkan ke darat.
Mualem menilai konsep kapal terapung itu sangat terisolasi dan minim menyerap tenaga kerja lokal. Sebagai gantinya, Mualem memperjuangkan skema hilirisasi: gas dan kondensat harus dialirkan langsung melalui pipa ke darat (onshore pipelining), lalu diproses di fasilitas darat (Onshore Processing Facility/OPF) dengan memanfaatkan kawasan KEK Arun, Lhokseumawe.
“Pak Gubernur ingin Blok Andaman memicu multiplier effect (efek domino) ekonomi yang menghidupkan industri-industri turunan di Aceh. Fasilitas di darat terbukti mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih besar dan membuka banyak peluang usaha baru bagi warga sekitar, dibanding fasilitas terapung di laut lepas,” pungkas Nasir.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy