Meulaboh, Line1News – Keselamatan dan kesejahteraan warga menjadi harga mati bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat. Sikap tanpa kompromi ini ditunjukkan nyata lewat instruksi tegas kepada PT Ajb dan PT IPE untuk bertanggung jawab penuh memperbaiki kerusakan jalan di lintas Balee-Meureubo-Blang Geunang akibat angkutan batu bara.
Kehadiran pemerintah di tengah konflik warga dan korporasi juga ditegaskan oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil. “Pemerintah daerah senantiasa hadir sebagai fasilitator yang berpihak kepada rakyat dalam menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan dan warga, meski kami menyadari penuh bahwa keputusan final ada ditangan ATR/BPN,” ujar Said Fadheil.
Pernyataan tersebut disampaikan Said saat membacakan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum DPRK tentang Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK TA 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK setempat, Rabu (15/7/2026), dikutip pada Sabtu (18/7).
Komitmen Transparansi dan Sanksi Tegas
Dalam kesempatan tersebut, Said menyampaikan apresiasi mendalam kepada legislatif atas sinergi yang terbangun. Berkat dukungan dewan, Aceh Barat sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-12 kalinya.
Bagi Pemkab, penghargaan ini bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas, melainkan bukti nyata komitmen menjaga uang rakyat secara transparan dan berintegritas.
Ketegasan Pemkab juga menyasar internal birokrasi. Rekomendasi BPK langsung direspons dengan perintah inventarisasi aset secara cermat ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). “Terkait pengawasan dan tata kelola, kami telah merespons rekomendasi BPK dengan menginstruksikan seluruh SKPK untuk melakukan inventarisasi aset secara cermat. Kami juga berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang lalai menindaklanjuti temuan tersebut,” kata Said.
Sentuhan Humanis: Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial
Kabar baik juga datang dari sektor kesehatan. Layanan Cathlab (Laboratorium Kateterisasi Jantung) di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang sempat tertunda dipastikan akan segera beroperasi. Pemkab membidik momen bersejarah 17 Agustus 2026 sebagai hari peluncuran, setelah semua izin dan fasilitas rampung.
Kesejahteraan para tenaga medis di garda terdepan pun tidak luput dari perhatian. “Kami juga memetakan kebutuhan insentif bagi dokter di daerah terpencil yang akan direalisasikan bertahap sesuai kemampuan daerah,” tutur Said.
Di bidang pendidikan, Pemkab merespons fenomena penurunan jumlah siswa di sekolah negeri secara positif. Pemkab melihat tantangan ini sebagai momentum emas untuk berinovasi. “Kami menjadikan ini momentum untuk berinovasi memperkuat mutu pembelajaran, memeratakan guru hingga menyinergikan penerimaan siswa baru dengan Kementerian Agama agar terbangun persaingan kualitas yang sehat dan merata,” jelasnya.
Sementara di sektor sosial, aspek keadilan menjadi prioritas. Hingga Juni 2026, Pemkab telah memutakhirkan data 3.645 keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Langkah ini diambil agar bantuan sosial seperti PBI, PKH, dan sembako benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
Membuka Ruang Investasi yang Bermartabat
Beralih ke pembangunan fisik, Pemkab Aceh Barat berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur vital yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Proyek yang diutamakan meliputi pengaspalan jalan SDN Peulanteu, pembangunan jembatan Alue Sundak – Drien Rampak, serta jembatan gantung Simpang Peut – Ujong Simpang. Seluruhnya dihitung cermat sesuai kapasitas fiskal daerah.
Untuk sektor ekonomi dan investasi, Said menegaskan bahwa daerah sangat terbuka bagi investor, namun dengan syarat wajib menghormati hak-hak lokal. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membandel pun sudah ditegur agar mematuhi standar harga Tandan Buah Segar (TBS) demi melindungi petani.
“Di sektor pertambangan dan tenaga kerja, Aceh Barat terbuka pada investasi, namun investasi harus bermartabat. Kami wajibkan kuota 70 persen tenaga kerja lokal menindak tegas pelanggaran UMK,” cetus Said.
Isu lingkungan ikut dikawal ketat. Pengelolaan limbah FABA oleh PT Sumber Cipta Yoenanda serta seluruh usaha galian C diwajibkan mematuhi standar lingkungan dan memberi kontribusi nyata bagi daerah. Said juga memastikan Pemkab pasang badan mendukung Dinas Perhubungan (Dishub) yang digugat hukum saat menjalankan tugas pengawasan lapangan demi tertibnya aturan investasi.
DPRK Setujui Raqan Pertanggungjawaban APBK 2025
Ikhtiar Pemkab Aceh Barat mendapat respons positif dari pihak legislatif. Dalam rapat paripurna lanjutan pada Kamis (16/7/2026), seluruh fraksi DPRK Aceh Barat resmi menerima dan menyetujui Raqan Pertanggungjawaban APBK TA 2025. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadheil.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengakui tantangan pembangunan ke depan tidaklah mudah. Mulai dari peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi warga, pengembangan UMKM, pertanian, perikanan, hingga keterbatasan anggaran daerah.
“Oleh karena itu, dibutuhkan semangat kebersamaan, kolaborasi dan komitmen yang kuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perekonomian lokal serta mewujudkan Aceh Barat yang semakin maju dan sejahtera,” papar Tarmizi.
Ia pun berlapang dada mengakui bahwa pelaksanaan APBK 2025 masih memerlukan penyempurnaan di berbagai lini. “Tentunya berbagai catatan dan rekomendasi DPRK melalui Badan Anggaran maupun pandangan setiap fraksi telah kami catat dan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bahan kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan,” pungkas Tarmizi sembari memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar kinerja pelayanan publik ke depan semakin optimal.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy