Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta aparatur negara bersabar menunggu pengumuman pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Presiden Prabowo.
Saat ini, sang presiden sedang berada di Amerika Serikat. Setiba dari sana, kata Purbaya, Prabowo akan langsung mengumumkannya sendiri.
“Kan sedang diproses. Nanti begitu presiden pulang mungkin presiden akan umumkan,” ujarnya usai Konferensi Pers APBN KITA, Senin, 23 Februari 2026, dilansir Kompas.com.
Purbaya sebelumnya mengatakan Kementerian Keuangan menggelontorkan Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi 10,5 juta penerima dari kalangan TNI, ASN, dan Polri. THR juga akan diberikan kepada PPPK, hakim, dan pensiunan.
Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai Rp49,9 triliun dan diberikan kepada sekira 9,4 juta aparatur negara.
Komponen THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Besaran THR mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan kinerja hingga 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, serta hakim.
Untuk ASN daerah, THR disesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sementara para pensiunan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan.
Pendapatan Setara 5,5 Persen Target APBN
Di kesempatan itu, Purbaya menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026. Pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun atau setara 5,5 persen dari target APBN, tumbuh positif 9,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Pertumbuhan pendapatan disebut didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan dan mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak. Secara khusus, Purbaya menyoroti pertumbuhan pajak yang melonjak signifikan sebesar 30,7 persen pada Januari lalu.
Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan realisasi Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi sebesar 25,7 (yoy), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama.
Terkait postur fiskal, posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 berada di angka Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto. Menurut Purbaya angka defisit tersebut masih sangat terkendali dan sesuai dengan desain APBN 2026.
Sementara keseimbangan primer mencatatkan defisit Rp4,2 triliun, menunjukkan pengelolaan fiskal tetap pruden atau berhati-hati. Lalu untuk mendukung kebutuhan anggaran, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy