Sigli – Rencana Pemerintah Pidie membeli dua mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati terpilih kembali mendapat sorotan publik. Pembelian dua mobil dinas baru itu menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp3,3 miliar.
Sebelumnya, Pemerintah Pidie menganggarkan Rp2,6 miliar untuk pembelian tiga mobil dinas baru bagi tiga pimpinan di DPRK Pidie pada Oktober 2024.
Sekjen Tokoh Masyarakat Pidie (TOMPi), Muhammad Nur, menilai langkah itu sebagai aksi nekat yang bakal merugikan daerah karena adanya kebijakan pemborosan anggaran.
“Meskipun secara aturan diperbolehkan tetapi secara etika rencana ini dapat melukai hati karena kondisi perekonomian masyarakat di Pidie selama ini sedang tidak baik-baik saja, alias berada di titik nadir,” ujar Muhammad Nur di hadapan Said Akram, tokoh kaligrafi nasional asal Pidie yang menetap di Banda Aceh, Minggu, 26 Januari 2025.
“Bisa dibayangkan, kalau dulunya orang mampu membeli beras per sak sebagai kebutuhan pokok rumah tangganya, hari ini masyarakat hanya mampu membeli beras per are atau kai untuk mengasapi dapurnya. Sejujurnya masyarakat di Pidie tidak punya riwayat membeli beras sepanjang yang saya ketahui,” imbuhnya.
Karena itu, Muhammad Nur meminta rencana pembelian mobil dinas ini dibatalkan, karena akan memunculkan kesan, “Belum apa-apa, mereka sudah ada apa? Atau dalam ibarat yang lain seperti orang makan durian, yang baunya saja dirasakan masyarakat sementara dagingnya dicicipi oleh pejabat.”
Baca Juga: Pagu 3 Mobil Dinas Pimpinan DPRK Pidie Rp2,6 Miliar, TOMPi: Seharusnya untuk Normalisasi Sungai
Menurutnya hal itu dapat merusak citra Pemerintahan Pidie lima tahun ke depan. “Maka alangkah lebih baik, Bupati terpilih Sarjani Abdullah dan wakilnya Al Zaizi, menolak rencana tersebut dengan alasan, kita serahkan kepada beliau-beliau ini untuk disampaikan kepada publik,” ujarnya.
Pembelian mobil dinas baru, kata dia, bukan yang pertama kali dilakukan. Bupati dan pimpinan legislatif Pidie sebelumnya juga melakukan hal sama.
Padahal, tambah Muhammad Nur, pengadaan-pengadaan fasilitas mewah seperti itu bisa dievaluasi di DPRK sebagai representatif masyarakat. Terlebih lagi, DPRK Pidie menurutnya punya cukup banyak pengalaman dibandingkan DPRK di Pidie Jaya, Bireuen, Sabang atau di pantai Barat Selatan Aceh.
“Karena secara usia, DPRK Pidie adalah yang tertua di antara yang saya sebutkan di atas. Punya rekam jejak dan kapabilitas secara temporal,” ujar Muhammad Nur yang juga akademisi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh.
Digunakan untuk Benahi Pariwisata
Dana miliaran itu, kata Muhammad Nur, seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan ke tempat-tempat wisata baru yang dianggap dapat mendokrak PAD daerah.
“Seperti jalan menuju ke Lingkok Kuwing di Padang Tiji. Hemat saya, ‘Pidie Visit’ jauh lebih bermanfaat dan terukur nilai dan hasilnya jika dilakukan secara kontinyu dan sistemis,” ujarnya.
Hitungannya, tamu-tamu dari Banda Aceh bisa ke Lingkok Kuwing dengan menempuh perjalanannya selama 30 menit melalui Tol Sibanceh. Atau, tamu-tamu dari pesisir timur Aceh, Medan, Jambi, Riau yang akan ke Banda Aceh atau ke Sabang, mereka bisa singgah dulu di Sigli dengan mengunjugi Lingkok Kuwing sebagai buffer zone-nya Pidie.
“Atau dengan membangun dan memperbaiki jalan ke Guha Tujoh di Kecamatan Muara Tiga untuk menggaet wisatawan dari luar negeri, Malaysia, karena di sana ada guha Batu Cave,” ujarnya.
Peluang menggerakkan ekonomi masyarakat, kata Nur, harus mampu dibaca pimpinan sebelum diambil orang.
“Seperti, bagaimana Aceh Besar membangun Saree di bibir Pidie sebagai kawasan buffer zone bagi pelintas Jalan Nasional Medan-Banda Aceh. Lalu berapa banyak rupiah yang mengalir ke Saree setiap orang yang singgah di daerah pebukitan tersebut?”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy