Sigli – Lembaga Sosial Tokoh Masyarakat Pidie (TOMPi) menyoroti pembelian tiga mobil dinas untuk tiga pimpinan DPRK Pidie periode 2024-2029. TOMPi menilai pembelian kendaraan dinas tersebut belum tepat saat daerah sedang mengalami defisit anggaran. Selain itu, pengadaan mobil tersebut telah menguras anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik yang dinilai urgen.
Informasi diperoleh TOMPi, tiga mobil dibeli menggunakan APBK Pidie tahun 2024 itu jenis Fortuner terbaru untuk tiga pimpinan DPRK Pidie yang baru saja dilantik.
Penelusuran Line1.News, Jumat, 18 Oktober 2024, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRK Pidie tahun anggaran 2024, terdapat Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4, volume tiga unit, uraian pekerjaan: Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I; metode pemilihan E-Purchasing, dan total pagu Rp2.636.739.000 (Rp2,6 miliar lebih).
E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem E-Katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh LKPP. E-Purchasing dan E-Katalog menjadi bagian dari pengadaan secara elektronik atau E-Procurement.
Baca juga: Pemerintah Aceh Anggarkan Beli Mobil 1,4 Miliar Lebih di Setda
Sekretaris Jenderal TOMPi, Muhammad Nur, merasa geram melihat pembelian tiga mobil dinas untuk pimpinan DPRK Pidie yang dia sebut sebagai aksi nekat. Menurut dia, anggaran daerah tersebut seharusnya digunakan untuk menormalisasi sungai di kawasan Gampong Cot Tengoh yang kerap merendam Sigli sebagai pusat pemerintahan di Pidie pada saat musim penghujan tiba.
“Normalisasi sungai di kawasan perkotaan tersebut perlu segera dilakukan karena Aceh sedang memasuki musim penghujan di Oktober 2024 ini,” kata Muhammad Nur dalam siaran persnya diterima Line1.News, Jumat (18/10).
Muhammad Nur mengungkapkan pengalaman banjir pada tahun 2023, Kota Sigli seperti kolam ikan yang di dalamnya ada kantor bupati, kantor DPRK, kantor pengadilan, kepolisian, tentara, dinas-dinas, sekolah, dan puluhan fasilitas publik lainnya, termasuk jalan protokoler.
“Banjir yang merendam Kota Sigli setiap akhir tahun adalah preseden buruk yang mencoreng nama baik Pidie. Pidie terkesan sebagai daerah yang tidak diurus secara terukur dan kolegial. Padahal di dalamnya ada lembaga-lembaga vertikal pemerintah yang tidak kurang satupun dari kabupaten kota lainnya di Aceh,” ungkap Nur.
Lihat juga: Usia Kabupaten Pidie Akhirnya Ditetapkan: 529 Tahun Versi Hijriah
Bahkan, menurut Nur, lembaga vertikal di Pidie jauh lebih tua dan berpengalaman dari kabupaten kota lainnya di Aceh dalam mengatasi banjir musiman.
“Banjir di Pidie malah merendam rumah kepala Dinas Pengairan di Gampong Cot Teugoh pada 2023. Ini menjadi aneh, sehingga kesannya mereka berbuat apa dan untuk siapa?”
Di samping itu, kata Nur, Pidie selama ini sedang menjadi sorotan publik, karena dianggap sebagai produk kabupaten gagal di pesisir Aceh, dengan peringkat kemiskinan nomor tiga setelah Gayo Lues dan Aceh Singkil. “Ini seharusnya menjadi cacatan pimpinan DPRK agar ada perbaikan secara visioner dan misioner terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan”.
“Pengawasan terhadap pemerintah perlu diperketat, bukan malah sebaliknya dengan mempertontonkan ‘kemaksiatan’ dengan membeli mobil dinas baru di saat rakyat sedang menjerit,” tutur dosen dari USM ini.
DPRK yang baru saja dilantik, kata Nur, seharusnya mengedepankan program-program rakyat secara terukur, bukan malah sebaliknya dengan mempertontonkan ambisi pribadi di awal masa jabatan. “Secara manusiawi, ini sangat tidak beretika, meskipun secara aturan diperbolehkan,” ucap mantan Ketua Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (Fokusgampi) ini.
Sejauh ini Line1.News belum memperoleh penjelasan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) maupun sekretaris DPRK Pidie terkait pengadaan tiga mobil dinas tersebut.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy