Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan efisiensi anggaran masih berlanjut pada 2026. Adapun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun ini.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ujar Sri Mulyani di rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam rapat itu, dia menyampaikan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. Dokumen ini akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN 2026.
“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan [efisiensi],” ujarnya dilansir detik.com.
Efisiensi anggaran, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nantinya di 2026, belanja negara dialokasikan sekitar 14,19-14,75 persen Produk Domestik Bruto.
8 Strategi
Setiap tahunnya, pemerintah akan menyerahkan dokumen KEM PPKF ke DPR paling lambat tanggal 20 Mei. Ini merupakan momen penting yang mendasari pembahasan Rancangan APBN untuk tahun berikutnya.
Di rapat tersebut, Sri Mulyani juga memaparkan delapan strategi jangka menengah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Berikut delapan strategi untuk 2026 dilansir dari Laman Kementerian Keuangan:
Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan.
Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Termasuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dengan melanjutkan program B40 menuju transisi B50.
Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG ini didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.
Keempat, menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Pada 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727-761 triliun.
Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran kesehatan 2026 dialokasikan sebesar Rp181-228 triliun.
Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah.
Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Pemerintah telah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN secara nasional dan global.
“Dengan terlaksananya delapan strategi kebijakan tersebut, niscaya dan Insya Allah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy