Anggaran Jumbo Rp100,1 T Disetujui untuk Pulihkan Sumatra Hingga 2028!

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco usai pimpin Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Foto: DPR/Oji/Sari

Jakarta – Kabar baik untuk pemulihan pascabencana di Sumatra. DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun. Dana ini dialokasikan khusus untuk rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028.

Kesepakatan besar ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Pernyataan disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra di Gedung DPR RI, Senayan, Senin, 25 Mei 2026.

“Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui. Alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers, dilansir laman DPR RI, Senin (25/5).

Eksekusi di Tangan Satgas Rehab-Rekon

Politisi Fraksi Gerindra ini menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk rencana kerja kementerian dan lembaga terkait, dapat berjalan optimal dan terintegrasi.

Secara teknis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Rincian Alokasi Dana per Tahun:

* 2026: Rp38,9 Triliun (Fokus infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian).

* 2027: Rp32,9 Triliun.

* 2028: Rp28,2 Triliun.

Kementerian PU Dapat Porsi Terbesar

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi instansi dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp69 triliun untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan sungai. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi Rp7,4 triliun yang difokuskan untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara,” tegas Mendagri Tito Karnavian.

Rapat krusial ini juga dihadiri anggota DPR RI TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian. Hadir pula Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, Kepala Danantara Dony Oskaria. Pemulihan Sumatra ditargetkan berlangsung cepat, terarah, dan tepat sasaran.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy