Idi – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan terkait pembanguna hunian sementara (huntara).
Kendala tersebut meliputi ketersediaan dan status lahan pembangunan huntara. Beberapa lokasi, kata dia, harus menggunakan lahan milik pemerintah pusat seperti PT KAI (Kereta Api Indonesia) maupun lahan milik swasta.
“Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan, sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujar Al-Farlaky saat ground breaking pembangunan huntara di Kecamatan Idi Rayeuk, Jumat, 9 Januari 2025, dikutip dari Laman Pemkab Aceh Timur.
Pembangunan huntara bagi penyintas banjir di Aceh Timur dimulai di Idi Rayeuk dengan total 24 unit. Huntara ini terletak di belakang Kantor Camat Idi Rayeuk. Sementara itu, sebagian warga terdampak lainnya akan menerima dana tunggu hunian.
Baca juga: Banjir Susulan di Aceh Timur, 10 Kecamatan Terendam
Selain Idi Rayeuk, kata Al-Farlaky, pembangunan huntara direncanakan di sejumlah kecamatan terdampak banjir lainnya, yakni Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta beberapa unit di Banda Alam.
Ia menambahkan, warga dapat menempati huntara setelah kesiapan lahan dinyatakan selesai. Huntara tersebut dibangun anak usaha BUMN, khususnya PT Adhi Karya, serta didukung BNPB.
“Target pembangunan huntara ini sekitar 10 hari dan selesai pada tanggal 15 [Januari 2026]. Huntara akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser, serta akses internet gratis,” imbuh Al-Farlaky.
Pemerintah daerah, lanjut Bupati, juga akan terus mendukung kebutuhan para penghuni huntara melalui koordinasi lintas sektor dengan seluruh stakeholder terkait.
Baca juga: Lebih 4.500 Rumah Rusak Berat di Aceh Timur, Huntara Komunal dan Individual Dibahas
“Termasuk bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp15 ribu per jiwa melalui Kementerian Sosial. Untuk kebutuhan logistik juga akan terus diperhatikan. Semua akan kita koordinasikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambahnya.
Al-Farlaky menegaskan pemerintah daerah terus bekerja mempercepat pembangunan huntara menjelang hari meugang dan Ramadan.
“Hari Meugang dan bulan puasa merupakan momentum sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin memastikan masyarakat korban banjir dapat melalui masa tersebut dengan tempat tinggal yang layak. Itu sebabnya pembangunan huntara ini kita percepat.”
Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Teddy Barata mengatakan fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan huntara karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan.
Baca juga: Baitul Mal Aceh Timur Salurkan ZIS Rp12,3 Miliar Selama 2025
Ia memastikan BUMN membantu pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulihan pascabencana bisa berjalan secepat mungkin.
Teddy juga menekankan pentingnya data akurat sebagai dasar perencanaan program BUMN, termasuk pembangunan huntara yang merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Data sangat penting agar program yang kita jalankan tepat sasaran. Huntara ini kita bangun dengan kualitas yang baik, meskipun sifatnya sementara, namun bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Teddy memastikan proses penyaluran dana tunggu hunian akan dipercepat agar segera dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy