Miris! Anggaran Kebudayaan Lhokseumawe 2026 Dibabat, Disdikbud Andalkan Kolaborasi

Lhokseumawe, Line1News.com – Upaya pelestarian identitas budaya di Kota Lhokseumawe terancam jalan di tempat. Setelah mencatatkan rapor merah pada sektor kebudayaan di tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat kini harus menghadapi kenyataan pahit: hilangnya alokasi anggaran untuk sejumlah program krusial di tahun 2026.

Penelusuran Line1News.com dalam dokumen Perwal Lhokseumawe No. 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBK TA 2026 mengungkapkan fakta mengejutkan. Tidak ada sepeser pun dana yang dialokasikan untuk tiga program utama kebudayaan:

1. Program Pengembangan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya).

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya).

3. Program Pembinaan Sejarah (Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah).

Satu-satunya yang tersisa hanyalah anggaran kecil pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional untuk kegiatan pelatihan SDM. Itu pun mayoritas habis untuk belanja perjalanan dinas dalam kota (Rp21 juta) dan makan-minum lapangan (Rp16,5 juta). Sementara itu, untuk tata kelola lembaga kesenian, anggarannya nihil.

Terjepit Efisiensi Dana Transfer

Kepala Disdikbud Lhokseumawe, Yuswardi, dikonfirmasi Line1News.com melalui pesan singkat, Senin, 4 Mei 2026, ia menyampaikan jawaban pada Kamis (7/5).

Yuswardi tidak menampik kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada tahap penyusunan RAPBK 2026 melalui sistem SIPD, ketiga program kebudayaan tersebut memang sempat diusulkan dan memiliki alokasi anggaran.

“Namun, dalam proses finalisasi APBK terjadi penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada efisiensi anggaran di seluruh OPD, termasuk Disdikbud. Sehingga program tersebut belum dapat terakomodir secara optimal,” ujar Yuswardi.

Strategi “Nol Rupiah” untuk Kejar Target

Absennya anggaran ini menjadi paradoks besar mengingat Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdikbud menuntut capaian tinggi pada persentase budaya lokal yang dilestarikan dan partisipasi masyarakat. Pada 2025 lalu, realisasi pelestarian budaya lokal bahkan menyentuh angka 0 persen dari target 55 persen.

Lantas, apa strategi Disdikbud untuk mencapai target IKU tahun 2026 tanpa anggaran? Yuswardi mengaku akan tetap berupaya melalui jalur kolaborasi.

“Meski tanpa alokasi khusus, Disdikbud tetap berupaya mencapai target IKU 2026 melalui optimalisasi sumber daya internal, kolaborasi dengan komunitas budaya dan sekolah, pemanfaatan dukungan program pemerintah pusat, serta penguatan pendataan dan dokumentasi objek kebudayaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aktivitas budaya di tengah masyarakat sebenarnya tetap berjalan dan berkembang. Namun, keterbatasan anggaran membuat proses pendataan, verifikasi lapangan, serta penguatan dokumentasi dan cagar budaya belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Kondisi ini berpengaruh terhadap capaian administrasi IKU kebudayaan. Ke depan, diharapkan dukungan terhadap sektor kebudayaan dapat semakin diperkuat agar pelestarian budaya daerah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” harap Yuswardi.

Kini, publik menanti, apakah identitas budaya Lhokseumawe bisa bertahan hanya dengan semangat “gotong royong” di tengah keringnya dukungan anggaran daerah?[]