GMNI Pertanyakan Pertimbangan Bupati Aceh Tengah Atas Permintaan Hibah Rumah Sakit Regional

Takengon – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah Saparuda mempertanyakan pertimbangan dan kalkulasi Bupati Aceh Tengah atas permintaan hibah Rumah Sakit Regional (RSR) kabupaten tersebut.

Menurutnya, persyaratan wajib hibah dalam perjanjian antara Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Tengah adalah adanya surat permohonan hibah dari pengguna barang, yaitu Pemkab khususnya Bupati Aceh Tengah.

“Menjadi pertanyaan kita semua khususnya masyarakat Aceh Tengah, dengan pertimbangan dan kalkulasi apa Bupati Aceh Tengah meminta hibah RSR Aceh Tengah ke Pemerintah Aceh?” ujar Saparuda, Selasa, 23 September 2025.

Ia juga mengatakan mengapa Pemkab tidak mendesak Pemerintah Aceh menyelesaikan pembangunan RSR. Padahal, kata Saparuda, notabene ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam “mendekatkan pelayanan dasar kesehatan di 4 kabupaten”.

Baca juga: Ketua GMNI Aceh Tengah Sorot Serah Terima RS Regional, dan Tawarkan Solusi Ini

Sementara itu, kata Saparuda, APBK Aceh Tengah tidak akan cukup untuk mengoperasionalkan RSR. Dia menyebutkan, sesuai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBK Aceh Tengah yang ditetapkan pada 15 Januari 2025, defisit keuangan Pemkab Aceh Tengah sebesar Rp40.549.546.220.

“Ditambah lagi dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Lain halnya, kata Saparuda, dengan permintaan hibah tanah Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1978 kepada Pemerintah Aceh yang jelas mempunyai keuntungan dan langsung bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Aceh Tengah.

“Lain halnya juga dengan permintaan hibah Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka (Venue PON XXI) yang telah selesai dibangun dengan anggaran sebesar Rp126.321.560.063,” ujarnya.

“Semoga dengan seringnya Bupati Aceh Tengah vc (video call) dengan para menteri serta sebelum berakhirnya masa jabatan lima tahunan (bupati), masyarakat Aceh Tengah bisa tersenyum menikmati fasilitas pelayanan RSR,” tutupnya.[]