Jakarta, Line1News – Kebijakan baru ekspor kelapa sawit satu pintu melalui BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memicu sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total. Pasalnya, kebijakan yang berniat menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi ini justru berdampak fatal pada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Firman menerima gelombang keluhan dari petani sawit di berbagai daerah. Harga TBS langsung merosot setelah pengumuman kebijakan tersebut akibat infrastruktur dan tata kelola yang dinilai belum siap.
“Pemerintah harus memahami, petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.
3 Pemicu Utama Amblesnya Harga TBS
Politisi senior Fraksi Partai Golkar ini membeberkan tiga faktor utama yang menekan harga kelapa sawit saat ini:
* Potensi Penumpukan Stok CPO: Proses ekspor satu pintu berisiko menyumbat aliran barang. Akibatnya, stok CPO menumpuk di pabrik dan menurunkan kemampuan mereka menyerap hasil panen petani.
* Potensi Beban Biaya Membengkak: Pelaku usaha khawatir adanya lonjakan biaya distribusi dan administrasi baru. Demi menjaga margin, pabrik akhirnya memotong harga pembelian TBS dari petani.
* Potensi Pasar Global Menahan Diri: Ketidakpastian mekanisme membuat pembeli luar negeri memilih sikap wait and see. Aktivitas perdagangan pun melambat dan menekan harga domestik.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas Firman.
Desak Masa Transisi dan Transparansi
Sebagai Wakil Ketua Kadin, Firman meminta pemerintah tidak terburu-buru. Ia menyarankan jalur ekspor yang lama tetap dibuka sementara waktu sebagai masa transisi agar rantai pasok tidak terganggu.
Pemerintah juga wajib menjamin transparansi harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme dagang di DSI agar tidak memicu persepsi negatif. Di sisi lain, serapan domestik lewat program biodiesel dan industri hilir harus digenjot untuk menjaga stabilitas harga.
“Petani butuh kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan menguntungkan,” pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy