Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Penetapan Darurat Bencana Nasional: ‘Firaun Kok Minta Tongkat’

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 18 Desember 2025. Foto: Line1.News/Fakhrurrazi

Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, Kamis, 18 Desember 2025. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berstatus darurat bencana nasional.

Pantauan Line1.News, aksi dimulai pukul 10.20 waktu Aceh, di bawah guyuran hujan. Di depan gerbang timur MRB, massa mengibarkan bendera putih dan membentangkan beberapa spanduk bertuliskan “Tetapkan Darurat Bencana Nasional”.

Ada juga tulisan “Rakyat Dimangsa Waham Prabowo” dan “Presiden, Pengabaian atas Korban adalah Pelanggaran HAM”, serta “Firaun Kok Minta Tongkat”.

Koordinator aksi Rahmad Maulidin mengatakan penanganan pemerintah terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang telah berjalan tiga pekan belum ada progres signifikan.

Dia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo terkait pengerahan ratusan helikopter untuk penanganan bencana di Tanah Rencong.

Baca juga: Di Bener Meriah, Prabowo Kembali Ulangi Frasa ‘Tongkat Nabi Musa’

“Presiden Prabowo pembohong. Tidak ada 200 helikopter seperti yang disampaikan. Yang kami dengar justru suara drone jurnalis, bukan helikopter bantuan,” tegas Maulidin.

Ia mengatakan kehadiran pejabat negara di lokasi bencana cenderung bersifat seremonial dan tidak menyentuh kebutuhan mendesak para korban. Maulidin menyebut pemasangan tenda dan pembagian makanan instan hanya terjadi saat kunjungan presiden dan wakil presiden.

“Tenda dipasang saat presiden dan wapres datang. Anak-anak diberi mie instan. Kami merasa dipermainkan sebagai korban, seolah-olah penderitaan ini dijadikan tontonan,” ujarnya.

Maulidin menuturkan, kapasitas pemerintah daerah saat ini sudah tidak mampu lagi menangani dampak bencana yang meluas dan berkepanjangan. Oleh sebab itu, koalisi mendesak pemerintah pusat membuka akses bantuan internasional.

“Menutup keran bantuan luar negeri justru memperlambat penanganan dan pemulihan korban, baik secara fisik maupun infrastruktur.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy