KPK: Uang Korupsi Libatkan Bupati Pekalongan Bisa Bangun 400 Rumah dan Jalan 60 Km

KPK tahan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (tengah) usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026. KPK resmi menahan Fadia Arafiq usai terjaring OTT dugaan korupsi PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dampak korupsi terhadap penurunan kesejahteraan rakyat sangat besar.

Dalam perkara menyeret Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, misalnya. KPK memperkirakan uang puluhan miliar hasil korupsi itu dapat dipakai membangun jalan raya dan rumah bermanfaat bagi masyarakat.

Fadia diduga memanfaatkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) sebagai perusahaan pengadaan jasa outsourcing untuk mempermainkan proyek.

Dampaknya sepanjang 2023 hingga 2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar bersumber dari kontrak dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.

Namun, yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya Rp22 miliar. Sisanya Rp24 miliar diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati.

“Itu (sisa Rp24 miliar) kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah Rp50 juta, itu bisa sekitar 400-an rumah,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut estimasi Asep, jumlah uang tersebut pun dapat membangun puluhan kilometer jalan aspal bagi rakyat. Tentunya hal ini lebih bermanfaat ketimbang uangnya masuk ke kantong Fadia dan keluarganya.

“Kalau dibikin jalan, jalan kabupaten yang biaya per kilometernya Rp250 juta, itu sekitar 50 sampai 60 kilometer”.

Oleh karena itu, Asep merasa prihatin atas ulah kepala daerah yang melakukan dugaan korupsi. Tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat yang seharusnya terbantu oleh pembangunan yang dilakukan Pemda. “Yang Rp24 miliar itu bayangkan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Asep.

Resmi Tersangka

KPK resmi menetapkan Fadia sebagai tersangka kasus ini dengan jeratan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adapun keluarga Fadia yang kecipratan uang haram itu belum menjadi tersangka. Padahal, sebanyak 14 orang terciduk dalam OTT di Pekalongan.

Fadia dan orang lain ditangkap dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada kloter pertama. KPK kemudian meringkus 11 orang lagi pada kloter kedua.

Mereka semua sudah menjalani pemeriksaan hingga ekspos perkara.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy