Mualem: Blang Padang Bukan untuk Pemerintah Aceh Tapi Kemaslahatan Umat

Gubernur Mualem
Gubernur Mualem dalam pertemuan bersama para bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis malam, 3 Juli 2025. Foto: Humas Pemerintah Aceh

Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyinggung perjuangan mengembalikan Blang Padang di Banda Aceh pada fungsi awalnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Dia mengatakan Blang Padang memiliki nilai historis dan keagamaan yang berkaitan sangat kuat dengan kehidupan masyarakat Aceh.

“Kita sedang berupaya agar tanah ini kembali ke tujuan awalnya, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan umat melalui Masjid Raya,” ujar Mualem kepada para bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis malam, 3 Juli 2025.

Di sisi lain, Mualem menyebutkan Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai langkah strategis guna memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memastikan seluruh butir Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dijalankan secara utuh.

Perjuangan itu dilaksanakan melalui jalur koordinasi intensif dengan berbagai kementerian, DPR RI, hingga ke Presiden Republik Indonesia.

“Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan kekhususan Aceh tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga dijalankan dalam kebijakan nyata,” ujar Mualem dikutip Laman Humas Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh kini tengah mengusulkan agar dana Otsus diperpanjang secara permanen mengingat tantangan pembangunan yang masih besar.

“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian. Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan sejumlah aspirasi telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sejumlah kementerian lainnya. Isu-isu yang dibawa Mualem meliputi penataan status ASN, penyelesaian tenaga honorer lama, pengangkatan PPPK, dan persoalan mutasi ASN yang masih menghadapi kendala administratif.

Gubernur meminta para kepala daerah menjaga semangat kolektif dan tidak lengah dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat.

“Selow… bek syesyoh. Tapi kerja harus kelihatan. Jangan tinggalkan janji yang pernah kita sampaikan ke rakyat.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy