Lhoksukon – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menganggarkan pengadaan mobil dinas bupati Rp2,35 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal).
Angggaran pengadaan mobil dinas untuk bupati baru itu ditempatkan pada Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Utara. Pemkab Aceh Utara juga mengalokasikan belanja sewa kendaraan keperluan para asisten Rp576 juta dalam APBK 2025 di Setda.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Utara, Nazar Hidayat dikonfirmasi wartawan, Ahad, 12 Januari 2025, membenarkan adanya anggaran pengadaan mobil dinas bupati dalam APBK 2025, seperti tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Setda.
Sementara Kepala Bagian Umum Setda Aceh Utara, Munadi, belum menjawab konfirmasi Line1.News, soal kendaraan merek apa yang akan dibeli untuk mobil dinas bupati dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar.
Kemiskinan Tinggi
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unimal, Mohamad Muhaymin, menyoroti kebijakan Pemkab Aceh Utara menganggarkan Rp2,35 miliar untuk pengadaan mobil dinas bupati. “Di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih diwarnai angka kemiskinan tinggi, keputusan ini sebagai bentuk ketidakpekaan dan penindasan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak rakyat,” kata Muhaymin dalam keterangannya dikutip pada Senin (13/1).
[Mohamad Muhaymin. Foto: Istimewa]
Muhaymin mengungkapkan persentase kemiskinan di Aceh Utara masih tinggi yang pada tahun 2024 sebesar 16,11% atau sekitar 104,49 ribu jiwa penduduk miskin. “Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 16,64%, indikator lain justru menunjukkan kemunduran,” ujarnya.
Dia menyebut indeks kedalaman kemiskinan naik dari 2,16% pada 2023 menjadi 2,78% pada 2024, menunjukkan masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,42% menjadi 0,70%, mengindikasikan distribusi pengeluaran yang semakin timpang di kalangan penduduk miskin.
“Ini diperburuk dengan kenaikan garis kemiskinan dari Rp454.361 perkapita perbulan pada 2023 menjadi Rp473.719 pada 2024, mencerminkan meningkatnya biaya hidup yang harus ditanggung Masyarakat,” ujar Muhaymin.
Itulah sebabnya, kata Muhaymin, pengadaan mobil dinas bupati Rp2,35 miliar menjadi ironi di tengah keterbatasan anggaran untuk program-program yang lebih mendesak. Dia menilai kebijakan pengadaan mobil dinas bupati mencerminkan kurangnya prioritas terhadap kebutuhan rakyat.
“Pemkab Aceh Utara seharusnya fokus pada solusi nyata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengalokasikan anggaran untuk pembelian fasilitas mewah,” tutur Muhaymin.
Baca juga: Pemerintah Aceh Beli Mobil Baru di Pengujung 2024, Cek Rinciannya
Muhaymin menyatakan dana sebanyak itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha bagi masyarakat prasejahtera, serta meluncurkan program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, kata dia, peningkatan akses layanan dasar melalui penyediaan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur jalan di desa-desa terpencil, serta penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah yang masih sulit dijangkau. “Bantuan sosial, yaitu menyediakan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin yang terdampak kenaikan biaya hidup,” ucap Muhaymin.
Muhaymin mendesak Pemkab Aceh Utara mengevaluasi kembali kebijakan pengadaan mobil dinas bupati dan mengalihkan anggaran mobil dinas untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. “Meningkatkan transparansi, memberikan penjelasan kepada publik tentang alasan di balik kebijakan ini dan manfaat konkret yang diharapkan. Menyerap aspirasi rakyat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata,” ujarnya.
Muhaymin berharap Pemkab Aceh Utara lebih bijaksana dalam menentukan prioritas anggaran. “Kami menginginkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Aceh Utara, bukan untuk fasilitas mewah yang tidak mendesak,” pungkasnya.
Nasib Ribuan Honorer Belum Jelas
[Zulfikar. Foto: Istimewa]
Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Unimal, Zulfikar, menilai kebijakan pengadaan mobil dinas bupati Rp2,35 miliar menunjukkan fasilitas Pemkab Aceh Utara naik kelas, sementara kehidupan rakyat terhempas. Dia menyebut Pemkab Aceh Utara lebih memilih menambah fasilitas mewah daripada meningkatkan kesejateraan rakyat
“Pemerintah Aceh Utara menganggarkan pengadaan mobil dinas bupati Rp2,35 miliar, sementara Aceh Utara masih digolongkan dalam kabupaten tingkat kemiskinan tinggi, dan berbagai persoalan lainnya,” kata Zulfikar dalam keterangannya dikutip pada Senin (13/1).
Zulfikar menyesalkan kebijakan itu di tengah nasib 4.120 honorer di Aceh Utara yang belum jelas statusnya. Seharusnya pemerintah fokus dan mencari solusi terhadap honorer di wilayah Aceh Utara.
“Dalam RUP Setda Aceh Utara 2025 juga ada paket sewa kendaraan untuk keperluan asisten sebesar Rp576 juta. Ini sebuah bukti ketidakpedulian lagi terhadap permasalahan yang di terjadi lingkup Aceh Utara,” ujarnya.
“Ini menjadi tanda tanya besar untuk Pemerintah Aceh Utara, apakah mobil yang sudah dipakai itu tidak layak lagi?” Zulfikar mempertanyakan.
Zulfikar berharap Pemkab Aceh Utara mempertimbangkan kembali kebijakan pengadaan mobil dinas bupati dan lebih mengedepankan kebijakan yang dapat mengatasi permasalah di kabupaten ini.
Sekjend BEM Unimal juga meminta DPRK Aceh Utara jangan membisu dan menutup mata terhadap kebijakan ini. “Tanggung jawab legislatif dalam mengontrol kebijakan Pemkab Aceh Utara,” ucapnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy