Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membawa para anggota Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan di wilayah Gunung Tidar, Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Prabowo menegaskan agenda sejak Kamis, 24 Oktober hingga Minggu, 27 Oktober 2024, itu tidak bersifat militeristik. Pembekalan itu, kata dia, merupakan the military way yang biasa dilakukan di pemerintahan.
“Saya tidak bermaksud membuat Anda [anggota-anggota kabinet] militeristik. Salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo melalui keterangan tertulis tim medianya pada Jumat, dikutip Sabtu, 25 Oktober 2024.
Meski demikian, pembekalan itu mendapat tanggapan pro kontra. Akademisi dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai kabinet Prabowo akan bernuansa militer. Alasannya, kabinet ini didominasi oleh kalangan yang berlatar belakang militer, baik aktif maupun yang sudah pensiun.
“Dan kita juga mengetahui latar belakang Prabowo dari mana. Sehingga tidak heran jika unsur militerismenya juga kuat,” kata pengajar hukum tata negara dilansir dari Tempo.co.
Penilaian ini dikuatkan dengan ditunjuknya mantan ajudan Prabowo, Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet. Padahal, Teddy prajurit TNI Angkatan Darat yang statusnya hingga saat ini masih aktif bertugas.
Baca Juga: Bukan Opsek, Menteri Kabinet Merah Putih ‘Kemping’ di Akmil Lembah Tidar Selama 4 Hari
Herdiansyah mengatakan masuknya Teddy dalam kabinet tentu melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang TNI. “Karena secara eksplisit disebutkan militer aktif tidak bisa menduduki jabatan sipil,” ujarnya.
Ia khawatir Kabinet Merah Putih menjelma menjadi pemerintahan otoriter seperti Orde Baru. Sebab, gaya pemerintahan Orde Baru tak jauh berbeda dengan Kabinet Prabowo saat ini, yaitu menanamkan unsur militerisme di dalamnya.
“Termasuk pelatihan ini, di tempatnya saja sudah jelas, Akademi Militer. Bahkan ada pakaian khusus yang harus dikenakan.”
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan, terlepas dari lokasi pelatihan di Akmil Magelang, sarana dan prasarana yang tersedia mumpuni guna mengakomodasi kegiatan pembekalan para menteri dan wakil menteri itu.
“Jadi jangan dilihat itu di kawasan militer. Ini kan untuk masalah fasilitas-fasilitasnya itu ada, nyaman, terus juga konsepnya bonding, itu juga akan bisa terjalani baik. Ini kan tujuannya adalah untuk memastikan hasil target itu benar-benar berjalan dengan optimal,” ujar Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Sekilas Sejarah Kemenkumham RI yang Dipecah Tiga dan Daftar Menteri-Wamen
Sebaliknya, dia menilai pembekalan menteri dan wakil menteri itu sebagai upaya Presiden Prabowo memastikan pembantunya di kabinet dapat bekerja sesuai dengan gerak cepat yang dikehendakinya.
“Salah satu upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya ini benar-benar berjalan sesuai dengan pace (kecepatan) beliau,” ujarnya.
Pembekalan di Akmil itu, kata Dave, agar para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dari berbagai latar belakang itu dapat saling bersinergi dalam melaksanakan tugas kerjanya mengejawantahkan visi dan misi Presiden.
Dia mengatakan akan ada kerja lintaskementerian, lintassektor, lintasindustri untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil dari tiap-tiap kementerian ini agar jangan yang bertabrakan dan berseberangan. “Akan tetapi, justru semuanya saling bersinergi akan visi dan misi Presiden.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy