Bireuen, Line1News – Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menormalisasi muara dan alur Krueng Peudada di Kabupaten Bireuen.
Yah Fud mengatakan, pascabanjir dan tanah lonsgor, alur sungai tersebut mengalami pendangkalan. Kondisi ini, kata dia, menyulitkan lalu lintas boat nelayan saat keluar masuk muara.
“Saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera turun tangan melakukan pengerukan atau normalisasi muara dan alur sungai ini,” kata Yah Fud dalam keterangannya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Hambat Ekonomi Nelayan
Yah Fud menuturkan, pendangkalan alur sungai kian menganggu aktivitas masyarakat nelayan setempat. Menurutnya, kondisi ini sangat membahayakan dan menghambat ekonomi nelayan.
“Keluhan para nelayan di TPI Peudada ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Mereka kesulitan keluar masuk untuk melaut karena muara dan alur Krueng Peudada mengalami pendangkalan,” ujar dia.
Dia menjelaskan, pendangkalan Krueng Peudada merupakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah setempat. Material dan sedimentasi yang terbawa arus menyebabkan kondisi alur sungai semakin dangkal.
Politikus Partai NasDem ini menilai penanganan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan infrastruktur sungai, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan.
“Karena itu, normalisasi Krueng Peudada harus menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor perikanan pascabencana,” katanya.
Minta Alokasi Anggaran KKP
Yah Fud juga menyoroti informasi mengenai rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp1,5 triliun oleh KKP untuk rehabilitasi sektor perikanan. Dia meminta anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perikanan di daerah yang terdampak bencana, termasuk persoalan akses nelayan seperti yang terjadi di Peudada.
“Kami meminta Krueng Peudada ini menjadi salah satu prioritas penanganan rehabilitasi di sektor kelautan dan perikanan di Aceh,” ujarnya.
Yah Fud juga akan mendorong aspirasi para nelayan tersebut melalui jalur kelembagaan DPRA agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Dia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dapat segera dilakukan sehingga solusi terhadap pendangkalan Krueng Peudada dapat direalisasikan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar survei atau pendataan, tetapi ada langkah konkret. Nelayan harus bisa kembali melaut dengan aman dan lancar. Pengerukan muara dan alur Krueng Peudada menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat nelayan di TPI Peudada,” katanya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy