Banda Aceh – Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) Banda Aceh, Profesor Mujiburrahman, mengapresiasi keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto telah mengembalikan empat pulau yang berpolemik menjadi milik Aceh.
Mujiburrahman menilai keputusan tersebut sebagai bentuk nyata kearifan dan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap sejarah, identitas, dan hak-hak masyarakat Aceh.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan historis dan integritas wilayah. Ini bukan sekadar koreksi administratif, tapi pemulihan harga diri dan martabat masyarakat pesisir Aceh,” ujar Mujiburrahman, Selasa, 17 Juni 2025.
Baca juga: Sah! 4 Pulau di Singkil Tetap Milik Aceh
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keempatnya sebelumnya tercatat sebagai bagian dari Sumatera Utara sejak Peta Rupabumi Indonesia diterbitkan tahun 2008.
Namun, setelah proses panjang yang melibatkan dialog dan klarifikasi historis, Presiden Prabowo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara sah masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Mujib menekankan pulau-pulau tersebut bukan sekadar wilayah kosong, melainkan ruang hidup yang kaya sejarah dan nilai budaya.
“Di sana ada makam tua, pelabuhan tradisional, dan jalur ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi tentang identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” katanya.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan besar dalam mendorong penyelesaian persoalan ini secara damai dan bermartabat.
Baca juga: 4 Pulau di Singkil Tetap Milik Aceh, Mualem: Mudah-mudahan Ini Sudah Clear
Selain itu, Mujib secara khusus memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, atas upaya dan konsistensinya dalam memperjuangkan hak Aceh dalam sengketa pulau tersebut.
“Kita juga patut memberi penghormatan kepada Gubernur Aceh, Mualem, yang sejak awal konsisten mengawal proses ini. Komitmennya menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus mengawal keberadaan pulau-pulau itu, agar tak sekadar diakui secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai pulau-pulau itu hanya tinggal di peta, tapi seluruh hasilnya dibawa ke luar Aceh. Kita harus pastikan bahwa kedaulatan atas wilayah ini bermakna bagi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy