Pemerintah Siapkan Tahap II Rehabilitasi Sawah Pascabencana, Libatkan Kampus di Aceh

Banda Aceh, Line1News – Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Pemerintah memfokuskan penyelesaian sawah rusak, jaringan irigasi, serta daerah aliran sungai (DAS).

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Grup Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Aceh 2026, yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat, 7 Agustus 2026.

Kepala Posko Wilayah Aceh untuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, mengatakan penanganan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Penanganan juga dilakukan Pemerintah Aceh, TNI, Polri, dan kampus bahagian yang melaksanakan kajian mengenai pertanian, beserta dengan bupati dan wali kota yang daerahnya terkena dampak banjir,” kata Safrizal.

Safrizal menuturkan, kegiatan diskusi tersebut sekaligus laporan dari bupati dan wali kota terkait dengan hambatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya masing-masing.

“Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi rusak ringan dan sedang, dan di dalamnya ada tantangan terutama rehabilitasi irigasi dan pemenuhan air ke dalam sawah,” katanya.

Untuk menangani hal itu, kata Safrizal, pemerintah sepakat untuk melibatkan kelompok tani dan TNI guna mempercepat proses rehabilitasi sawah. Mekanisme pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesepakatan pemerintah daerah bersama para petani.

“Nanti ada yang dikerjakan oleh kelompok tani, ada yang dikerjakan kerja sama dengan TNI. Ini pilihan saja,” jelas Safrizal.

Progres Sawah Tahap I

Dia menyampaikan bahwa sekitar 53 persen target rehabilitasi sawah tahap pertama telah selesai. Dari sekitar 40 ribu hektare sawah yang mengalami rusak ringan dan sedang, ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

Menurutnya, pemerintah juga mulai menyiapkan rehabilitasi tahap kedua dengan melibatkan perguruan tinggi di Aceh dalam penyusunan Survei, Investigasi, dan Desain (SID). Langkah itu diharapkan dapat mempercepat penyusunan dokumen teknis sehingga pekerjaan konstruksi tidak lagi tertunda hingga dua bulan.

“Kementerian Pertanian sangat antusias dan anggarannya juga sudah disediakan. Supaya tahap konstruksinya bisa dimulai lebih cepat. Kalau bisa jangan sampai dua bulan, tapi kurang dari dua bulan,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan TNI dalam proses rehabilitasi jembatan yang mengalami kerusakaan akibat banjir, terutama jembatan perintis di wilayah terdampak bencana.

“Jadi banyak jembatan gantung, jembatan perintis, jembatan bailey, kemudian aramko yang dikerjakan oleh TNI. Sampai hari ini masih berprogres pekerjaannya yang dilakukan oleh TNI. Tidak pernah berhenti satu hari pun, sampai hari ini,” ujarnya.[]