Banda Aceh, Line1News – Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore, 10 September 2026. Mahasiswa menyoroti proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dan transparansi anggaran pemulihan bencana Aceh.
Tuntutan Mahasiswa Soal Sarana Pendidikan
Massa aksi menyampaikan hasil observasi mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk Gayo Lues. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan infrastruktur dan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana namun belum sepenuhnya tertangani.
Baca Juga: Anggaran Rehab-Rekon Aceh Rp25,6 Triliun, 92 Persen Dikelola Pemerintah Pusat
Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat terdampak bencana.
Aksi tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dan Plt. Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat komunikasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam mengawal proses pemulihan pascabencana.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, yang menerima mahasiswa USK menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap aspirasi dan kritik masyarakat. Dia memastikan ruang komunikasi tetap dibuka untuk membahas berbagai persoalan dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Baca Juga: Pusat Kelola 92% Dana Rehab-Rekon Aceh, Satgas Angkat Bicara
Menurutnya, Pemerintah Aceh bersama seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Percepatan tersebut mencakup sejumlah sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan dan penyediaan rumah hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Respons Pemerintah Aceh & Komunikasi Daerah
Dia mengatakan Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi dan mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Selain itu, komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat agar persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Taufik juga mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam proses pemulihan. Karena itu, pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang masih terjadi di lapangan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” kata Taufik.
Pembukaan Posko Informasi Pascabencana
Untuk memperkuat akses informasi, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Dia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada aksi penyampaian aspirasi tersebut. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya bersama mengawal proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy