DPRA Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Sumatra Darurat Nasional

Banda Aceh – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teungku Muharuddin, mendesak Pemerintah Pusat menetapkan bencana alam di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) sebagai Darurat Bencana Nasional. Sehingga penanganan pascabencana di tiga provinsi ini cepat untuk menolong masyarakat terdampak dan menghindari bertambahnya korban.

“Banjir memang sudah surut, tapi penanganan pascabencana harus dilakukan cepat, mengingat di Aceh banyak infrastruktur jalan nasional putus dan jembatan rusak yang mengakibatkan sulitnya akses mengirim bantuan dan menjangkau warga terdampak banjir dan longsor, khususnya daerah-daerah pedalaman Aceh yang kabarnya masih terisolir. Begitu juga daerah lain di Sumut dan Sumbar yang belum tersentuh bantuan,” kata Muharuddin, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

Kondisi Aceh saat ini, kata Muharuddin, selain banyaknya infrastuktur rusak, beberapa wilayah masih padam listrik, putus akses internet atau seluler, serta terhentinya suplai air bersih.

Baca juga: Mualem Perintahkan Pembukaan Akses dan Percepatan Distribusi Logistik Banjir

Dia menilai kondisi ini sangat berbahaya jika ada warga yang terdampak banjir di daerah terisolir tidak dapat menginformasikan kondisi terkini, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa baru.

“Kami juga mendapat informasi masih ada masyarakat sudah beberapa hari banjir tapi masih berada di atap rumah atau di lantai dua bangunan rumah mereka. Jadi, jika mengandalkan kekuatan atau anggaran provinsi atau kabupaten/kota ini tidak cukup”.

“Pemerintah Pusat harus mengambil alih agar penanganan korban terdampak bencana cepat ditangani supaya seluruh korban dapat terakses bantuan dengan dikirimnya relawan dan logistik serta obat-obatan melalui transportasi udara. Jika tidak cepat tertangani, dikawatirkan akan timbulnya korban baru akibat kelaparan atau ada korban yang terluka di daerah terisolir tapi tidak tersentuh bantuan pemerintah,” tegas politisi Partai Aceh ini.

Baca juga: Mendagri Tito Akui Komunikasi Terganggu Akibat Listrik Padam Imbas Banjir Aceh

Muharuddin mendesak Pemerintah Pusat mengambil alih penanganan bencana di Sumatra agar para korban terdampak banjir dan longsor, khususnya daerah pedalaman dan terisolir dapat segera tertangani dengan cepat.

“Pemerintah Pusat harus segera mengirimkan tim, serta bantuan logistik dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terilosir akibat bencana ini. Untuk akses seluler juga diharapkan pemerintah turun tangan agar segera dapat dipulihkan supaya masyarakat dapat memberi kabar kondisi terkini mereka. Jangan sampai korban jiwa pascabencana bertambah atau masyarakat di daerah terilosir tidak tertangani dengan baik baru Pemerintah Pusat turun tangan,” tutur Muhar.[]