Takengon – Aksi mogok kerja sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, mendapat sorotan dari organisasi mahasiswa di Aceh Tengah.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan publik dan merugikan masyarakat.
Kedua organisasi mahasiswa tersebut menegaskan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya tetap berjalan maksimal meskipun terdapat persoalan internal.
Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD Datu Beru guna menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Kami dari GMNI dan HMI akan menemui Bupati Aceh Tengah untuk meminta dilakukan evaluasi di RSUD Datu Beru,” ujar Ketua GMNI Aceh Tengah, Saparuda IB, Minggu, 25 Januari 2026.
Baca juga: Nakes Masih Mogok Kerja, Sejumlah Ruang Rawat Inap RSUD Datu Beru Tak Difungsikan
Menurut Saparuda, aksi mogok kerja sejumlah nakes di rumah sakit pelat merah itu sejak Sabtu kemarin (24/1), mengindikasikan adanya oknum tertentu yang diduga memprovokasi situasi sehingga berpotensi berdampak terganggunya pelayanan kesehatan.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Bupati Aceh Tengah harus melakukan evaluasi di RSUD Datu Beru agar pelayanan publik tidak terus terganggu,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua HMI Aceh Tengah–Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menduga aksi mogok kerja tersebut tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh tuntutan kesejahteraan nakes.
Dia menduga ada kepentingan tertentu dari oknum internal manajemen rumah sakit milik Pemkab Aceh Tengah itu.
“Kami menduga ada upaya sistematis dari oknum internal untuk menggoyang posisi pimpinan RSUD dengan menjadikan persoalan hak tenaga kesehatan sebagai alat tekanan. Ini sudah mengarah pada kepentingan politik internal,” kata Afdhalal.
HMI juga menilai jika aksi mogok kerja berdampak terganggunya layanan kesehatan berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, aksi mogok kerja dinilai dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien.
Atas kondisi tersebut, HMI mendesak agar pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru segera dinormalisasi. Mereka menyatakan siap mengambil langkah lanjutan apabila persoalan ini terus berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban konflik internal dan tarik-menarik kepentingan elite. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama,” pungkas Afdhalal.
Sementara itu, Direktur RSUD Datu Beru, dokter Gusnarwin, dikonfirmasi Line1.News melalui telepon, menyatakan persoalan aksi mogok kerja nakes tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan daerah.
“Saya sudah melaporkan masalah ini kepada Bupati Aceh Tengah,” ujar Gusnarwin.
Dia menegaskan manajemen RSUD Datu Beru tetap berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik serta berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme berlaku.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy