Jakarta – Indonesia akan memakai pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membayar iuran Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Iuran keanggotaan yang dipatok Trump senilai USD 1 miliar atau Rp16,76 triliun, hampir Rp17 triliun.
“Ya nanti pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa, 3 Februari 2026, dilansir CNBC Indonesia.
Namun, Purbaya menekankan, bila anggaran Kementerian Pertahanan tidak cukup, akan ada realokasi dari pos anggaran lain. Walaupun ia belum mau mendetailkan pos anggaran mana yang akan dimanfaatkan untuk cadangan.
“Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita realokasi, kan? Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap terjaga.”
Anggaran Kemhan pada 2026 ditetapkan Rp187,1 triliun. Porsi terbesar anggaran ini akan mengalir untuk modernisasi kekuatan pertahanan, mulai dari pembelian dan pemenuhan alutsista TNI lintas matra, kebutuhan non-alutsista, hingga pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Disebutkan di beleid ini, anggaran Kemhan dibagi ke dalam dua fungsi utama: pertahanan dan pendidikan. Pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp186,6 triliun, sedangkan pendidikan Rp490 miliar.
Baca juga: Rencana Indonesia Bayar Rp17 Triliun ke Dewan Perdamaian Dinilai Keliru Secara Logika dan Moral
Direktur Desk Indonesia–MENA Centre for Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam tulisannya di Middle East Monitor, menilai rencana pembayaran iuran BoP itu seperti meminta rakyat Indonesia menanggung dampak kehancuran Gaza yang sebagian besar disebabkan operasi militer Israel dengan dukungan AS.
Zulfikar menyebut dana Rp17 triliun itu dapat digunakan untuk membayar ratusan ribu guru, membiayai layanan publik penting, atau mendukung program sosial berskala besar.
Sebagai perbandingan, ia mencatat nilai tersebut 66 kali lebih besar dari kontribusi terakhir Indonesia ke PBB dan sekitar 500 kali lipat kontribusi Indonesia ke ASEAN.
Sebagaimana diketahui, sejak 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, Presdein Prabowo Subianto telah menandatangani BoP, sebagai langkah simbolis masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian bentukan Trump itu.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy