Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana melontarkan kritik pedas terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait klaim pemulihan pascabencana di Aceh. Koalisi menilai pernyataan Presiden yang menyebut pemulihan hampir 100 persen adalah upaya sistemis untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah di lapangan.
Pernyataan ini disampaikan oleh gabungan organisasi yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, YKPI, ICAIOS, dan KontraS Aceh pada Senin, 23 Maret 2026.
Tudingan Upaya Sistemis ‘Membohongi Publik’
Koordinator MaTA, Alfian, menegaskan bahwa klaim keberhasilan yang disampaikan pemerintah sejak dua pekan pertama bencana hingga kini tidak sesuai dengan realita. Menurutnya, klaim Prabowo bahwa warga sudah tidak lagi tinggal di tenda pengungsian bukan sekadar kesalahan teknis informasi.
“Kami menilai klaim Prabowo tersebut bukan persoalan teknis akibat tidak mendapatkan informasi yang utuh. Klaim itu adalah upaya membohongi publik untuk menutupi klaim-klaim ‘kesuksesan’ rezimnya dalam penanganan bencana ekologis Sumatra yang sudah tersebar luas,” ujar Alfian dalam pernyataan Koalisi tersebut.
Alfian menambahkan bahwa pola ini diprediksi akan terus berulang meskipun kondisi di lapangan yang dirasakan masyarakat sangat jauh berbeda.
Warga Diduga Dipaksa Keluar Tenda Demi Citra
Salah satu poin krusial yang disorot Koalisi adalah kejadian saat kunjungan Presiden untuk salat Idulfitri di Aceh Tamiang baru-baru ini. Koalisi menyebut struktur pemerintahan bergerak bersama menyiapkan narasi “hampir pulih 100 persen” dengan cara yang merugikan korban.
“Masyarakat dipaksa untuk keluar dari tenda pengungsi dan dilakukan pembongkaran tenda hanya agar kondisi di Aceh Tamiang kelihatan pulih. Tindakan seperti itu sangat merugikan masyarakat korban,” tegas Koalisi.
Padahal, menurut Koalisi, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) belum merata. Banyak warga yang terpaksa tinggal seadanya karena belum bisa kembali ke rumah mereka yang rusak. Fasilitas umum seperti sekolah pun masih banyak yang tertimbun longsor, memaksa siswa belajar di tenda atau bekas reruntuhan.
Kritik Terhadap Kinerja Satgas
Koalisi juga menyoroti kemandulan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Meski memiliki kekuasaan besar, Satgas dinilai tidak bisa mengeksekusi kebijakan karena kendala kewenangan di tiap kementerian.
Begitu pula dengan Satgas Pemantauan DPR RI yang dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan. “Satgas Pemantauan seharusnya mempertanyakan klaim Prabowo yang menyebut pemulihan hampir 100 persen, karena itu sangat jauh dari kondisi lapangan. Atau jangan-jangan mereka malah tidak melakukan pemantauan sama sekali,” cetus Koalisi.
Desakan Status Bencana Nasional
Mengingat dampak kerusakan yang masif di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Koalisi mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan status Bencana Nasional. Hal ini dinilai relevan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini masih tersendat.
Baca juga: Momen Hangat Presiden Prabowo Lebaran Bareng Warga Huntara Aceh Tamiang
Klaim Presiden Prabowo
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Sabtu (21/3), Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa progres pemulihan berjalan sangat cepat.
“Di tenda sudah gak ada lagi, 100 persen. Semua sudah keluar dari tenda masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai,” ungkap Presiden kepada awak media.
Dia juga menyebutkan bahwa listrik telah pulih hampir sepenuhnya dan bantuan pemerintah sudah tersalurkan ke rakyat.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy